SIKKA, Mutiara Timur – Realisasi anggaran beasiswa tahun 2025 di Kabupaten Sikka menuai sorotan tajam. Dari total Rp1,5 miliar yang disepakati bersama, hanya Rp455 juta yang terserap untuk 75 mahasiswa miskin ekstrem. Sisa anggaran sekitar Rp1,1 miliar justru mengendap.
Anggota DPRD Sikka dari Fraksi PKB, Yoseph Karmianto Eri, menilai kondisi ini sebagai kegagalan serius dalam implementasi kebijakan. Ia secara tegas mengkritik pendekatan pemerintah daerah yang dianggap terlalu kaku, khususnya dalam membatasi penerima hanya pada desil 1.
“Ini bukan soal tidak ada anggaran, tapi soal kebijakan yang terlalu kaku. Bupati jangan terjebak pada aturan yang dibuat sendiri hingga menghambat penyaluran bantuan. Di lapangan, masyarakat miskin itu bukan hanya desil 1, tapi sampai desil 5,” ujar Yoseph.
Menurut dia, sikap kaku tersebut justru membuat program yang awalnya pro-rakyat kehilangan daya jangkau. Padahal, DPRD telah menyetujui anggaran dengan keyakinan bahwa pemerintah memiliki data yang lengkap dan mampu mengeksekusi program secara optimal.
“Kami sudah disodorkan data dan diyakinkan bahwa Rp1,5 miliar bisa terserap. DPRD mendukung penuh. Tapi kenyataannya jauh dari harapan. Ini yang membuat kami kecewa,” katanya.
Yoseph menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh berlindung di balik regulasi yang justru membatasi ruang intervensi terhadap masyarakat miskin yang nyata-nyata membutuhkan bantuan.
“Peraturan bupati itu harus berkeadilan, bukan jadi penghambat. Kalau desil 1 tidak terpenuhi, harusnya bisa dibuka ke desil 2, 3, 4, bahkan 5. Jangan kaku, karena ini menyangkut nasib masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti wilayah dengan angka kemiskinan tinggi seperti Waigete, Palue, Tanawawo, dan Nita yang dinilai belum disentuh secara maksimal oleh program tersebut.
Sebagai Ketua Komisi I, Yoseph memastikan DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak segan merekomendasikan perubahan kebijakan, termasuk revisi peraturan bupati.
“Kami akan evaluasi serius. Ke depan, belum tentu anggaran sebesar ini akan disetujui jika pola pelaksanaannya tetap seperti sekarang,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati Sikka untuk turun langsung ke lapangan, memastikan kondisi riil masyarakat, serta tidak hanya bergantung pada laporan administratif.
“Bupati harus turun sendiri, dengar langsung keluhan rakyat. Jangan hanya terima laporan di atas meja,” katanya.
Selain itu, Yoseph meminta pengawasan terhadap TAPD dan OPD terkait diperketat agar program tidak sekadar formalitas tanpa hasil nyata.
“Jangan sampai pengelolaan anggaran hanya ‘asal bapak senang’. Ini uang rakyat, harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya.
Fraksi PKB, lanjut Yoseph, akan terus mendorong perbaikan data, pelonggaran kebijakan, serta pengawasan ketat agar program beasiswa kembali pada tujuan utamanya: membantu masyarakat miskin mendapatkan akses pendidikan.
“Program ini bagus, tapi kalau dijalankan dengan cara yang keliru, hasilnya juga akan buruk. Itu yang tidak boleh terulang,” katanya. * arishalilintar