 |
| Foto: Kepala Desa Ojang, Petrus Pade, S.Sos, |
SIKKA, Mutiara Timur – Di tengah janji pembangunan yang terus digaungkan setiap tahun, anak-anak di Desa Waipaar, Kabupaten Sikka, justru harus menerima kenyataan pahit: mereka terpaksa libur sekolah setiap musim hujan. Bukan karena bencana semata, melainkan karena tak adanya jembatan yang layak—sebuah persoalan lama yang hingga kini terjebak dalam tarik-menarik politik anggaran.
Akses penghubung antara Desa Ojang dan Desa Waipaar masih berupa jalur sungai tanpa infrastruktur memadai. Saat debit air meningkat, aktivitas penyeberangan menjadi berbahaya bahkan mustahil dilakukan. Kondisi ini membuat anak-anak yang bersekolah di SDN Kolit, Desa Ojang, kehilangan hak dasar mereka untuk belajar.
Kepala Desa Ojang, Petrus Pade, S.Sos, menegaskan bahwa usulan pembangunan jembatan telah berulang kali disampaikan melalui berbagai jalur resmi, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga komunikasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan DPRD.
“Setiap tahun kami usulkan. Bahkan saat reses DPRD, kami sampaikan langsung. Tapi jawabannya selalu sama: keterbatasan anggaran. Tidak pernah ada kepastian,” ujarnya.
Menurut Petrus, alasan tersebut tidak lagi bisa diterima jika melihat dampak nyata yang terus terjadi setiap tahun. Ia menilai persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat, terutama akses pendidikan bagi anak-anak.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini soal masa depan anak-anak. Mereka terpaksa tidak sekolah setiap musim hujan. Ini terus terjadi dan seolah tidak menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran pemerintah daerah dan DPRD yang dinilai belum maksimal dalam memperjuangkan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami berharap Bupati Sikka dan anggota DPRD dari dapil ini benar-benar memperjuangkan kondisi kami. Mereka dipilih oleh masyarakat di sini,” tambahnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Dapil III, Agustinus Adeodatus dari Fraksi PKB, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak lepas dari dinamika politik anggaran. Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD didasarkan pada usulan masyarakat melalui Musrenbang serta rencana kerja perangkat daerah.
“Secara perencanaan, infrastruktur seperti jalan dan jembatan memang menjadi prioritas. Namun dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan penentuan prioritas sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa istilah “prioritas” dalam penganggaran tidak berdiri netral.
“Kata prioritas itu sendiri mengandung muatan politik. Ini yang kadang menjadi kendala dalam realisasi,” katanya.
Meski beberapa jembatan di wilayah timur disebut telah masuk tahap survei, belum ada kepastian apakah jembatan penghubung Ojang–Waipaar termasuk dalam rencana tersebut.
Di lapangan, warga melihat kenyataan yang berbeda. Usulan yang terus disuarakan setiap tahun belum juga terwujud, sementara kebutuhan akan akses yang aman semakin mendesak.
Ketika politik anggaran lebih menentukan daripada kebutuhan dasar, maka yang dikorbankan bukan sekadar proyek yang tertunda—melainkan masa depan anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar. Pertanyaannya kini, sampai kapan kondisi ini akan terus dianggap sebagai hal yang wajar? **arishalilintar