Sikka, MOF – Pemulangan 13 terduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Kabupaten Sikka ke Jawa Barat menyita perhatian publik. Di tengah proses penyidikan yang masih berjalan, rombongan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tiba di Maumere untuk menjemput para perempuan tersebut, Senin (23/2/2026).
Penjemputan dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama jajaran Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Barat, serta didampingi kepala daerah dari Cianjur dan Purwakarta.
Prosesi serah terima berlangsung di shelter TRUK-F Maumere dan ditandai dengan penandatanganan berita acara antara Polres Sikka dan Pemprov Jawa Barat. Dokumen tersebut menjadi penegasan bahwa pemulangan para terduga korban tidak menghentikan proses hukum yang sedang bergulir.
Ketua TRUK-F, Suster Fransiska Imakulata, SSpS, menegaskan pihaknya sejak awal mengingatkan agar kepulangan korban tidak membuat penanganan kasus kehilangan arah.
“Kami ingin ada komitmen tertulis. Jangan sampai setelah korban pulang, prosesnya melemah atau bahkan berhenti,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman sejumlah kasus sebelumnya yang berjalan lambat menjadi alasan kuat bagi TRUK-F untuk memastikan ada kesepakatan resmi lintas daerah. Ia menyebut, jika penyidik membutuhkan keterangan tambahan, Polda Jawa Barat siap memfasilitasi kehadiran kembali para korban ke Maumere.
Di sisi lain, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa para warganya mengeluhkan ketidakpastian upah dan dugaan kekerasan selama bekerja di salah satu tempat hiburan malam di Sikka.
“Mereka mengaku mengalami ketidakjelasan pengupahan dan perlakuan kekerasan,” kata Dedi kepada awak media.
Terkait isu utang yang disebut menjadi beban para korban, Dedi menilai perlu ada kejelasan mengenai kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Ia bahkan menyatakan kesiapannya membantu penyelesaian persoalan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak para pekerja.
Para korban, lanjut Dedi, bersedia kembali ke Maumere jika sewaktu-waktu dipanggil dalam proses hukum. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan tersebut.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi antara Pemprov Jawa Barat dan TRUK-F pada 17 Februari 2026 terkait advokasi dugaan TPPO di Kabupaten Sikka.
Sementara itu, TRUK-F memastikan komitmennya untuk terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Koordinasi dengan Polres Sikka dan Polda Jawa Barat disebut tetap berjalan intensif.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, bukan hanya soal pemulangan korban, tetapi juga tentang konsistensi penegakan hukum terhadap dugaan praktik perdagangan orang di daerah tersebut. **(arishalilintar)
