Kupang, NTT — Enam fraksi DPRD Kota Kupang melayangkan kritik dan catatan penting terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) tahun 2026 yang dinilai masih menghadapi tekanan fiskal cukup berat. Pemerintah Kota Kupang pun memberikan tanggapan resmi melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Kupang.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menegaskan bahwa masukan fraksi menjadi pedoman untuk menata ulang arah pembangunan di tengah menurunnya pendapatan daerah.
“Prioritas pemerintah tetap pada pemenuhan pelayanan publik dasar. Tekanan fiskal tidak boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat,” ujar Wali Kota.
Gerindra: Posyandu, Sampah dan Lampu Jalan Disorot
Fraksi Gerindra menyoroti sejumlah layanan kelurahan yang dinilai masih lemah, terutama Posyandu dan kebersihan kota. Menanggapi itu, Pemkot memastikan: Evaluasi anggaran lurah disiapkan pada 2025, Peningkatan kualitas Posyandu dan insentif kader tetap jalan di 2026, Penerangan jalan ditingkatkan secara bertahap, dengan eskalasi program pada 2027
NasDem: Pendapatan Turun, PAD Perlu Lebih Realistis
NasDem mengingatkan bahwa pendapatan daerah turun drastis Rp182,7 miliar. Wali Kota menyebut penyesuaian TKD dari pusat menjadi penyebab utama.
Untuk menutup potensi defisit, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi seperti: Mendorong pendanaan kementerian, Kolaborasi CSR dan skema KPBU, Validasi ulang target PAD, Pemanfaatan SiLPA sebesar Rp55 miliar.
PDI Perjuangan: SDM, Kesehatan dan Infrastruktur Utama
PDI Perjuangan menuntut agar anggaran lebih menyentuh kepentingan rakyat kecil. Pemkot memastikan fokus pada: Penurunan stunting dan gizi buruk (Rp98,4 miliar), Infrastruktur dan lingkungan hidup (Rp246,53 miliar), Peningkatan SDM tenaga profesional (Rp1,8 miliar), Masalah air bersih, HIV/AIDS hingga lampu jalan juga tetap menjadi perhatian.
PKB: Pembiayaan Naik Tajam
Fraksi PKB mempertanyakan kenaikan pembiayaan daerah hingga 2.650%. Pemkot menjelaskan angka itu berasal dari pemanfaatan SiLPA Rp55 miliar untuk memastikan: Proyek jalan tetap berjalan, Penanganan longsor dan genangan tidak terhambat, BBM nelayan tepat sasaran.
“Bukan pengurangan layanan, tapi penghematan agar lebih tepat sasaran,” tegas Pemkot.
Golkar: Belanja Pegawai Masih Dominan
Golkar menilai dominasi belanja operasional yang mencapai 89,89% masih mengkhawatirkan dibandingkan belanja modal yang hanya 9,74%.
Pemkot berjanji merampingkan anggaran tidak prioritas, tanpa mengurangi TPP ASN agar pelayanan publik tetap maksimal.
PAN: Infrastruktur Dasar dan UMKM Tidak Boleh Tersendat
PAN meminta dukungan untuk UMKM dan pengelolaan sampah. Pemerintah memastikan: Layanan persampahan tetap berjalan, PAD retribusi sampah dioptimalisasi, KPBU dan hibah lingkungan menjadi pendukung, UMKM didukung digitalisasi dan akses modal, Program beasiswa, layanan kesehatan gratis berbasis NIK serta penurunan stunting terus dilanjutkan.
Demokrat: Infrastruktur Pemukiman Mendesak
Demokrat menekan agar masalah pemukiman rakyat ditangani, terutama: Jalan setapak dan drainase rawan banjir, Infrastruktur pasca badai Seroja, Penanganan rabies dan ketersediaan ARV, Program Makan Bergizi Gratis diminta memberi manfaat ekonomi bagi petani, nelayan, dan peternak lokal.
Hanura–Perindo–PSI: Air Bersih dan Jembatan Dipercepat
Kelangkaan air bersih di wilayah pinggiran dan akses antar-kampung menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Usulan prioritas antara lain: Penerangan dan akses jalan Fatubesi, Tembok penahan dan drainase Airmata, Jembatan Airmata–Fontein, Perluasan jaringan PDAM
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Aman
Di penghujung tanggapannya, Wali Kota menegaskan bahwa seluruh kritik fraksi akan diakomodasi sesuai urgensi dan kemampuan anggaran.
“Kami pastikan pelayanan dasar tidak terganggu meski pendapatan menurun. Pemerintah akan tetap bekerja untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.”
Sidang pun ditutup dengan komitmen bersama untuk menyempurnakan KUA–PPAS sebelum disahkan menjadi APBD 2026. *go
