Tel Aviv – DALAM perkembangan yang mengejutkan, Kabinet Israel secara resmi menyetujui resolusi yang memberi wewenang kepada Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mengambil alih kendali militer dan administratif penuh atas Jalur Gaza. Keputusan ini, yang dikonfirmasi oleh sumber pemerintah pada Kamis (7/8) malam, menandai perubahan besar dalam kebijakan Israel terhadap Gaza di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Perdana Menteri Israel menegaskan, langkah ini penting untuk keamanan jangka panjang warga Israel sekaligus menghancurkan infrastruktur militer Hamas yang tersisa. Kebijakan ini diambil setelah berbulan-bulan operasi militer intensif di wilayah tersebut, serta tekanan dari anggota koalisi garis keras yang menuntut tindakan lebih tegas.
Sumber pemerintah menyebut, pemungutan suara di kabinet berjalan dengan dukungan mayoritas, meskipun sejumlah pihak menyuarakan keberatan. Keputusan tersebut langsung memicu kecaman dari pengamat internasional dan organisasi kemanusiaan yang memperingatkan potensi dampak serius bagi warga sipil di Gaza.
Hingga kini, IDF belum mengumumkan jadwal pelaksanaan pengambilalihan secara rinci. Namun, pengerahan militer di dekat perbatasan terus berlanjut. Pemerintah Israel menyatakan pengumuman resmi akan disampaikan dalam 24 jam ke depan.
Kebijakan baru ini diperkirakan akan memperburuk hubungan Israel dengan berbagai pihak di Timur Tengah dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas. *()
