Kupang – Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, angkat bicara blak-blakan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan NTT di Kupang. Dalam momen penting itu, ia tak hanya mengulas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga menanggapi isu panas soal dugaan sabotase kekuasaan, serta membocorkan rencana proyek industri garam senilai triliunan rupiah.
“Syukur kepada Tuhan, Rote Ndao kembali meraih opini WTP. Tapi ini bukan euforia—kami tetap harus benahi catatan yang ada. Saya ingatkan dinas-dinas, kalau keuangan tak diurus dengan baik, jabatannya taruhannya,” ujar Henuk tegas.
Ia menyebut, pemeriksaan BPK bukan tanpa temuan. Namun, pemerintah daerah masih memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan seluruh catatan tersebut. Fokus ke depan, menurutnya, adalah memperkuat pengendalian internal dan memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
Di tengah kabar baik itu, muncul pula isu tak sedap: dugaan sabotase pemerintahan. Namun Henuk menanggapinya dengan santai dan mantap.
“Kalau ada yang mencoba adu domba saya dan wakil, atau dengan keluarga, saya tidak ambil pusing. Saya dipilih rakyat dan diberi mandat Tuhan, tugas saya kerja, bukan ladeni isu,” tegasnya.
Henuk menilai isu tersebut sengaja dihembuskan oleh oknum yang tidak menginginkan pemerintahan Rote berjalan stabil dan harmonis. “Jangan ganggu konsentrasi kami membangun,” tambahnya.
Salah satu agenda pembangunan besar yang disiapkan adalah proyek industri garam nasional. Dalam proyek tersebut, Rote Ndao disiapkan sebagai lokasi pengembangan garam industri seluas 1.500 hektar pada tahap pertama, dari total potensi lahan lebih dari 9.000 hektar.
“Nilainya lebih dari satu triliun rupiah. Tapi yang terpenting, saya libatkan masyarakat. Mereka akan masuk lewat koperasi, jadi pemegang saham. Ada hasil tahunan, juga gaji bulanan,” ungkapnya.
Tak hanya mengandalkan dana pusat dan investor, Henuk juga terus memperjuangkan pembukaan blokir anggaran daerah pasca efisiensi nasional. Dari total efisiensi Rp55,6 miliar, ia mengupayakan Rp48 miliar bisa segera dicairkan untuk percepatan program.
“Fokus saya bukan sensasi 100 hari kerja, tapi percepatan nyata—dari pupuk dan BBM yang kini tanpa gejolak, hingga digitalisasi layanan administrasi di desa,” tutupnya. *(go)
