Kupang mutiara- timur.com // NGOPIKO adalah sebuah forum pencerahan dengan settingan lokasi nampak santai tapi syarat makna seputar kisaran alam lingkungan hidup. Oleh Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT, Arief Mahmud, NGOPIKO adalah Ngobrol Pintar Konservasi antara BBKSDA, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur (LHK NTT), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIV Kupang dan insan Pers.
NGOPIKO itu
dilaksanakan pada Jumat, (27/1/2023) di halaman kantor BBKSDA yang terasa segar
karena udaranya yang sejuk di bawah pepohonan dan taman bunga nan indah
dipandang mata.
NGOPIKO
dalam konteks KLH Kick Off Sosialisasi
Sub Nasional Indonesia FOLU Net
Sink 2030 Provinsi NTT antara penyampaian materi dan tanya jawab berjalan mengalir
dan lancar yang tereduksi santun,
sederhana dan bersahaja.
Arief
Mahmud, Kepala BBKSDA NTT dalam kesempatan pertama menyampaikan, "pertemuan kita
pada hari ini terkait upaya menyebarkan informasi dalam rangka konteks
Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Ini istilah yang
baru sehingga kita perlu ada desiminasi kepada publik supaya dipahaminya.
Karena ini menyangkut kehidupan kita bersama, baik pemerintah maupun
masyarakat," ungkap Kepala BBKSDA.
FOLU Net
Sink 2030 dijelaskannya, sebagai upaya pemerintah karena kondisi yang ingin
dicapai melalui tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor
kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan lebih seimbang atau lebih
tinggi dari tingkat emisi.
"
Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi NTT adalah
bentuk komitmen kita semua untuk menjaga atmosfer Global. Indonesia merupakan
negara pertama yang menyatakan bahwa sektor FOLU menargetkan penyerapan karbon
secara bersih (Net Sink) pada tahun 2030 sebesar 29 % dari emisi karbon
dunia," ulas Arief.
Arief Mahmud
lebih konkritnya menggambarkan upaya pemerintah di tahun 2030 dalam hal
menyeimbangkan pelepasan atau penyerapan karbon. Ia mengatakan, bahwa keseimbangan pelepasan atau penyerapan
karbon, Net Sink itu adalah serapan bersih.
“Kalau dalam
kehidupan kita sehari-hari itu semua menghasilkan karbon. Kendaraan bermotor,
kegiatan pabrik dan pembukaan lahan itu bagian pelepasan karbon. Karbon ini
dampaknya terhadap lingkungan sangat berbahaya, ini yang harus diseimbangkan
antara yang dilepas dan diserap terutama tanaman,"ujarnya.
Dalam rangka
implementasi kebijakan FOLU net sink tersebut, diteruskan penjelasannya, bahwa Pemerintah
Pusat mendorong Pemerintah Daerah berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di
daerah untuk menyusun Rencana Kerja di daerah masing-masing, serta dapat
mendorong percepatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah. Agar kebijakan
dan rencana operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dapat diterapkan. Karena
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar serangkaian
kegiatan sosialisasi dan workshop di tingkat regional dan sub nasional di
seluruh provinsi.
“Komitmen
Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan
dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) atau Kontribusi yang
Ditetapkan secara Nasional, sebagai tindaklanjut dari Perjanjian Paris (Paris
Agreement). Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana
dinyatakan pada UU No. 16/2016. Persetujuan Paris mengharuskan Indonesia untuk
menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca 2020 dalam dokumen
NDC dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC,”
Kepala BBKSDA NTT.
Disampaikannya
juga tentang Dokumen Peta Jalan (Road Map) yang merupakan pedoman bagi para
pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha maupun
masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi
tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi gas rumah
kaca secara rinci per subsektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung
pencapaian target.
“NDC
Indonesia menetapkan target pengurangan emisi GRK nasional, yakni sebesar 29%
atau setara 834 juta ton CO2 dengan usaha sendiri atau sampai dengan 41% atau
setara dengan 1.185 juta ton CO₂ dengan dukungan internasional yang memadai
pada tahun 2030. Target NDC Indonesia sebesar 29% secara nasional dapat
tercapai melalui penurunan emisi GRK sebesar 17,2% pada sektor kehutanan, 11%
pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri,
dan 0.38% pada sektor limbah. Dalam upaya pengurangan emisi karbon Pemerintah
Indonesia telah punya rencana dan rencana
itu akan diturunkan kepada Pemerintah Provinsi
sebagai sub Nasional. Di Provinsi
Guberur akan mengeluarkan surat keputusan dan kita akan menyusun tim renja (rencana Kerja)
FOLU Net Sink 2030 untuk Sub Nasional Provinsi NTT dengan ketuanya adalah
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur,”
jelas Kepala BBKSDA NTT.
Sementara itu Ondy Siagian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT mengatakan, Indonesia merupakan negara yang pertama mempunyai inisiatif program yang bersifat pelestarian dengan kegiatan-kegiatan yang mengakomodir kearifan terhadap lingkungan.
Kegiatan Sosialisasi
dan Workshop Penyusunan Rencana Kerja FOLU net sink menurut Kadis sejak tahun 2022 lalu yang diinisiatif oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sudah dilaksanakan pada 12
provinsi. Di tahun 2023 akan dilaksanakan untuk 22 provinsi yang telah
disepakati bertempat di Labuan Bajo Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara
Timur pada tanggal 1-2 Februari 2023 yang diikuti oleh seluruh perwakilan 34
pemerintah provinsi, bupati/walikota se-NTT, organisasi perangkat daerah
terkait, UPT BPDAS dan BPKHTL se-Indonesia. Terhadap agenda tersebut Kadis KLHK
NTT telah menyampaikan ke Gubernur NTT.
“Saya
sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup provinsi Nusa Tenggara
Timur dengan teman-teman tim telah menyampaikan kepada Gubernur tentang kegiatan
pelaksanaan tersebut yang akan dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Februari 2023. Bapak
Gubernur menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan menyanggupi akan hadir
untuk membuka secara resmi,” ungkap Ondy Siagian.
Diuraikannya
pula ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di Labuan Bajo yaitu, di
tanggal 1 berupa sosialisasi Sub Nasional Indonesia FOLU Net Sink dan pada
tanggal 2 Februari 2023 dilanjutkan dengan kegiatan workshop yang akan dibahas
langkah-langkah yang akan dilakukan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Di sini
kami tim Renja Provinsi NTT bersama Pemerintah Provinsi, dan Dinas KLHK
Kabupaten Kota, tenaga ahli, akademisi perguruan tinggi dan ketua-ketua
komunitas sama-sama menyusun Renja Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari workshop
tanggal 2 Februari 2023 itu kami akan melanjutkannya lagi pada tanggal 23
Februari 2023 dengan harapan kami mengundang dan melibatkan pihak-pihak terkait
agar rencana kerja yang kami susun itu bisa menjadi lebih baik mengakomodir
masukan-masukan dan semua kepentingan terhadap program FOLU net sink, “ ujar
Kadis.
Sebagai
informasi digambarkannya pula, bahwa Sosialiasi Sub Nasional Rencana
Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dimaksudkan untuk menyampaikan
kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi rencana aksi mitigasi yang
mengacu pada target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai dengan tahun
2030 kepada seluruh masyarakat secara langsung maupun melalui para pemangku
kepentingan.
“Di dalam
workshop nantinya akan dipaparkan lima bidang rencana kerja nasional, yakni (1)
Pengelolaan Hutan Lestari, (2) Peningkatan Cadangan Karbon, (3) Konservasi, (4)
Pengelolaan Ekosistem Gambut, (5) serta Instrumen dan Informasi dari Rencana
Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030,” sebutnya.
Lebih lanjut
dikatannya, rencana kerja tersebut memberikan penjelasan atas (1) capaian,
target, dan strategi: (2) implementasi dan operasional; serta (3) monitoring
dan evaluasi atas Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Rencana
Operasional ini memuat 11 (sebelas) Rencana Operasional dan 1 (satu) rencana
operasional operasional pengelolaan mangrove, sebagai berikut: (1) Pengurangan
laju deforestasi lahan mineral; (2) Pengurangan laju deforestasi lahan gambut;
(3) Pengurangan laju degradasi lahan mineral; (4) Pengurangan laju degradasi
lahan gambut: (5) Pembangunan hutan tanaman; (6) Pengelolaan hutan lestari: (7)
Rehabilitasi dengan rotasi; (8) Rehabilitasi non rotasi; (9) Restorasi gambut,
(10) Perbaikan tata air gambut: (11) Konservasi keanekaragaman hayati, serta
(12) Pengelolaan mangrove.
Rencana kerja tersebut Kadis KLHK NTT
menyampaikan akan dikuti dengan kegiatan berupa pembentukan semacam organisasi
teknis pelaksanaan yang menjabarkan
keliama bidang itu.
“Rencana kerja ini akan dimonitoring dan
dievaluasi kemudian dibentuklah Pokja yang akan mengimplementasikan kelima
bidang tersebut. Kami berharap Pokja ini mencakup pemerintahan kabupaten kota
beserta stakeholder lainnya sebagai mitra kerja. Dari sinilah kita akan
mempunyai target-target untuk melakukan pemulihan lingkungan alam. Target=target
tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait
perubahan iklim diantaranya FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan
listrik, kebijakan Bahan Bakar Nabati dengan campuran 40% (B40), peningkatan
aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge (limbah lumpur/endapan yang
berasal dari instalasi pembuangan air limbah/ IPAL), serta peningkatan target
pada sektor pertanian dan industri,” ujarnya.
Anwar, Kepala
Balai BPKH Wilayah XIV Kupang, menambahkan ada tiga aksi yang diupayakan oleh
pemerintah untuk menyukseskan Indonesia Hijau di dalam FOLU Net Sink. Pertama
mengurangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kedua mempertahankan
hutan-hutan yang masih ada, ketiga menambah tutupan hutan untuk meningkatkan
serapan Karbon. Ia mengemukanan, KLHK
selaku National Focal Point UNFCCC (United Nations Framework Convention on
Climate Change), telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas
rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia.
“Aksi
mitigasi kita harapkan dapat berkontribusi terbesar dalam pencapaian penurunan emisi
sektor FOLU ialah penurunan emisi dari kebakaran gambut, deforestasi, dan
dekomposisi gambut, yang disertai peningkatan serapan karbon dari kegiatan
rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan hutan produksi lestari,”ungkapnya.