Demikian Kepala BPN Kota Kupang, Eksam Sodak, S.SiT, MSi kepada tim media di ruang UMKM Kantor BPN Kota Kupang, Senin (28/11/22).
"Kita BPN level Kota - Kabupaten diberikan target legalisasi aset melalui pendaftaran tanah sistematisasi lengkap atau PTSL. Kita diberi target 600 bidang dan itu sudah selesai serta telah saya serahkan beberapa bulan lalu seratus persen," ungkap Kepala BPN Kota Kupang.
Ditambahkannya, "selain 600 bidang ada 5 sertifikasi barang milik negara juga sudah diserahkan karena mencapai penyelesaian seratus persen. BPN Kota Kupang diberi target-target prioritas spesifikasi tanah PLN yang mencapai sekitar 58 bidang, dan masih kurang 17 bidang yang on progres. Itulah yang kita kerjakan di BPN Kota Kupang selama ini," ucapnya.
Kepala BPN lebih lanjut menggambarkan di Kota Kupang ini mereka juga sudah lakukan percepatan layanan dalam bentuk-bentuk berikut.
Pertama, SAKLAR. Saklar adalah program/ inovasi percepatan layanan pertanahan di loket yang terdiri dari: 1) Roya. Roya adalah putusan atau pencoretan pada sertifikat atau buku tanah hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional karena hak tanggungan telah dihapus. 2) Perubahan Hak dari HGB menjadi Hak Milik khusus RSS. 3) Pendaftaran pertama kali assl SK HAK.4) Surat Keterangan Pendaftran Tanah ( SKPT).
"Semua layanan di atas dapat didaftarkan langsung oleh pemohon tanpa kuasa di loket prioritas, dengan biaya Rp. 50.000 dan akan diselesaikan dalam 1 hari kerja langsung kelar," ujar Eksam Sodak.
Kedua, layanan sistem elektronik. Adapun kegiatan-kegiatan lain Yang dilakukan di kantor BPN Kota dengan atau melalui layanan elektronik online. Di kantor ini juga ada layanan elektronik online, seperti pengecekan sertifikat, urusan hak tanggungan. Orang mau ambil uang di bank untuk kredit bisa dilayani dalam hal urusan hak tanggungan sertifikat secara digital atau online pun ada disiapkan dan dilayani. Urusan ini pun tidak lama karena semuanya secara online dan cepat bisa diperoleh bagi yang datang untuk mengurus semua urusan yang bersifat hak tanggungan dan sertifikat.
Ketiga, Perbaikan kualitas data dalam hal ini, yaitu validitas data supaya layanan elektronik itu bisa berjalan lancar.
"Dari 103 ribu data sertifikat tanah di kota Kupang kami sudah validasi datanya secara tekstual sudah mencapai 97.000 sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang dalam rangka mendukung layanan elektronik urusan pertanahan di kota ini. Itu yang kita sudah lakukan.
Perbaikan kualitas data Tanah ini kita buat juga dalam rangka memperkecil ruang gerak mafia tanah," ulasnya mendalam.
Keempat, Inovasi Difamil adalah pelayanan untuk kaum disabilitas, ibu hamil dan lansia dengan loket tersendiri yang khusus dibuat untuk melayani mereka dan itu priorotas, termasuk mengantarkan produk yang sudah jadi kepada mereka.
Semua hal telah dibuat BPN Kota Kupang bermaksud supaya masyarakat tahu dan sadar bahwa urusan berkaitan dengan tanah sekarang di Kota Kupang pelayanannya cepat, tidak seperti sebelumnya.
Kecuali satu dua karena ada case atau kasusnya sehingga layanannya agak berbeda dan sedikit lama. Seperti tanah yang bermasalah harus melalui proses seperti mediasi satu dua kali. Kalau sepakat langsung diproses dan dilayani sedangkan kalau tidak atau belum ada kata sepakat harus melalui di pengadilan urusan perdata.
Adapun inovasi-inivasi lain untuk percepatan layanan, pelayanan yang mudah, murah dan cepat di BPN Kota Kupang supaya dapat melayani secara cepat melalui online dengan memanfaatkn teknologi informasi yakni layanan pengecekan sertipikat 1 hari kerja, dan layanan Hak Tanggungan elektronik yang terbit dalam waktu 7 hari kerja, sehingga dengan demikian akan sangat mendukung investasi.
Dalam hal urusan biasa kepala BPN Kota Kupang mengharapkan agar masyarakat bisa datang mengurus sendiri karena kebanyakan masyarakat selalu menggunakan jasa pihak ketiga, maka biaya menjadi sedikit lebih tinggi.
"Sebenarnya kita sudah memberi kemudahan-kemudahan agar masyarakat bisa datang urus sendiri tanpa melalui jasa, kita tidak ingin melalui hal seperti itu," pintanya.
Demikian pun untuk masyarakat agar bisa mengetahui akan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kantor BPN Kota Kupang Kepala BPN menyampaikan, bahwa telah dilakukan sosialisasi lewat media sosial.
"Kita telah melakukan sosialisasi melalui medsos, seperti Facebook, penyebaran brosur, bahkan kita juga melakukan layanan setiap hari Jumat jam 10.00 WITA melalui media zoom. Dan setiap keluhan, masukan masyarakat Kota Kupang itu kita catat lalu kita tindaklanjuti. Tapi ita juga melihat ada persoalan yang agak berat dan tidak bisa kita tangani karena hal itu harus melibatkan pihak luar kita langsung kembalikan ke masyarakat untuk penyelesaian secara eksternal," jelas orang nomor satu BPN Kota Kupang.
Dalam pelayanan untuk urusan tanah di Kota Kupang menurut beliau juga bahwa selain urusan di Kupang tetapi juga di tingkat kecamatan ada staff yang akan membantu untuk koordinasi jadi ada koordinatornya di sana.
"Kita mempunyai 6 koordinator di 6 kecamatan, setiap Kecamatan 1 orang untuk pelayanan urusan tanah dan itu merupakan staf dari kantor kita, BPN Kota Kupang," ujarnya.
Eksam Sodak lebih lanjut menuturkan, perubahan layanan online ini sudah kita terapkan selama enam atau tujuh bulan selama ini. Dari perubahan pelayanan ini juga ada satu hal yang perlu diketahui, ketika layanan elektronik ini kita bawa kepada sistem online, maka capture atau nilai perolahan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 yang pada waktu itu layanan masih melayani secara manual, khusus hak tanggungan hanya mencapai Rp.3,5 triliun. Tapi setelah melalui layanan online mulai tahun 2020 sampai Agustus 2022 layanannya begitu cepat, sehingga capture nilainya melonjak tinggi sampai angka 8,5 Triliun.
"Karena itu bila dilihat dari layanan online sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang uang yang harus beredar di Kota Kupang dan sekitarnya atau Provinsi NTT harusnya 8,5 triliun. Tetapi kenyataannya tidak tahu 8,5 triliun itu apa diinves di NTT atau di luar daerah ini," ucapnya diakhir keterangan ke tim media.*(go/tim)