Dalam penjelasan keduanya mengatakan, pemerintah sama sekali tidak punya niat membuat masyrakat Besipae sengsara. Justru di Besipae Pemerintah mau menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, supaya masyarakat dapat sejahtera hidupnya.
Dikatakannya pula dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, bahwa Kabupaten TTS adalah salah satu kabupaten termiskin secara ekonomi di daratan Timor. Karena hal tersebut maka Pemprov NTT berupaya untuk menekan angka kemiskinan itu dengan cara manfaatkan aset yang ada, dan salah satu aset itu adalah lahan di Besipae.
“Pemprov NTT punya komitmen yang kuat untuk menekan angka kemiskinan. TTS adalah salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, dan pemerintah mencoba mengubahnya dengan cara memanfatkan seluruh aset yang ada, agar dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Jelamu Ardu Marius.
Jelamu bahkan menyebut jika Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi adalah orang tua dari 5 juta lebih penduduk NTT. Sebagai orang tua kata Jelamu orang tua tidak pernah berpikir untuk sengsarakan anaknya.
Pemerintah NTT dibawah kepemimpinan Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi kata Jelamu berusaha untuk memanfaatkan lahan Besipae seluas 3.780 hektar itu, tidak saja untuk program kelor dan Rens sapi, tetapi akan dijadikan sebagai salah satu tempat pariwisata.
“Salah satu kawasan yang bisa mendongkrak ekonomi di Timor Tengah Selatan (TTS) adalah Besipae. Kita akan melihat hasilnya nanti, ketika pemerintah mengelola kawasan itu dengan baik,” kata Jelamu.
Issu Pendekatan Represif Pemerintah
Sony Libing, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Zet Sony menanggapi pertayaan para awak media kalau peristiwa Besipae yang sempat menjadi viral merupakan tindakan kekerasan dan intimidasi pemerintah terhadap warga setempat.
"Tidak ada tindakan represif dan intimidasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat baik itu dari Polisi, Brimob, TNI dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT untuk warga ketika dilakukan penertiban aset di Besipae, Kecamatan Amnuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebenarnya yang terjadi adalah, ibu-ibu di Besipae melakukan aksi penolakan sampai tidur di tanah tidak mau bangun, sehingga anggota Brimob mengeluarkan tembakan gas air mata ke tanah sebagai shock therapy karena ibu-ibu dibujuk untuk bangun tapi tidak mau bangun dari tanah, setelah bunyi tembakan itu baru mereka, dan kita antar ke rumah yang sudah kita siapkan,” ungkap Sony Libing.
Ia menjelaskan itu lantaran beredarnya video di berbagai media sosial yang menayangkan tentang aksi penembakan gas air mata ke tanah oleh anggota Brimob di Besipae sebagai tindakan represif. Video itu menjadi trending topik dan ditanggapi beragam oleh publik.
“Jadi tidak ada intimidasi dan tindakan kekerasan, yang kita lakukan adalah pendekatan persuasif dan humanis sebagai sesama manusia. Bahkan sebagai kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah Provinsi NTT, saya bersama staf-staf saya menginap selama 15 hari di sana untuk membujuk saudara-saudari saya di sana agar bisa bersedia menempati rumah yang kita sudah siapkan yang dilengkapi dengan listrik,” Sony kembali dengan lantang menegaskannya.
Menurut Sony tidak ada sedikitpun niatan pemerintah untuk menyusahakan masyarakat. Pemerintah provinsi NTT bahkan telah menyiapkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Besipae melalui pengembangan peternakan sapi, pakan ternak, pengembangan pertanian berupa kelor, porang dan jagung.
“Pemerintah juga meyediakan bibit dan pupuk, dan hasil semua usaha pertanian dan peternakan itu bakal dibeli oleh pemerintah, dan semua program yang didesain pemerintah itu tetap melibatkan seluruh masyarakat di Besipae,” katanya.
Penerintah Provinsi NTT juga telah menyediakan kapling tanah seluas 800 m2 bagi warga yang direlokasi disertai dengan sertifikat dan pemerintah jugalah yang telah membangun rumah bagi warga yang direlokasi.
Beliau juga mengatakan sewaktu malam (Selasa, 18/08/2020 - red) ia mendapat laporan bahwa ternyata hingga hari itu malam ada lima KK yang diantar ke rumah yang disiapkan pemerintah, kekima Keluarga itu kembali lagi menempati lahan kosong di pinggir jalan.
Sebagai kepala Badan Aset yang bertanggung jawab atas penataan aset di Besipae, dalam waktu dekat dirinya akan turun dan melakukan negosiasi lagi.
Ia mengatakan, 5 desa lain yang masuk dalam kawasan seluas 3.800 m2, pemerintah akan mengidentifikasi dan mengeluarkan kawasan itu dari tanah pemerintah sehingga desa-desa itu dapat memiliki sertifikat hak milik.
“Kami akan turun lagi dan melibatkan aparat Kepolisian dan TNI ke lokasi karena upaya penertiban aset sangat berpeluang besar timbul konflik antara kami dan masyarakat yang ditertibkan. Karena itu kami meminta bantuan Polda untuk menjaga keamanan sehingga tidak terjadi konflik agar kami bisa bernegosiasi, dan kami bisa juga melakukan penertiban aset dengan nyaman,” tandasnya.
Sony Libing menjelaskan prinsip pengelolaan aset pemprov adalah bagaiman aset itu dikelola untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dijadikan aset semata.
“Lahan Besipae adalah aset yang tidur panjang selama ini. Saat sekarang kita manfaatkan untuk dikelola secara baik demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” tandasnya.***(mm)
.