KUPANG,MT.NET– PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) melalui Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan walau covid-19 sedang mewabah, NTT masih memiliki stock pangan (beras dan jagung, red) yang cukup hingga akhir tahun 2020. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pertanian Provinsi NTT juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 12.916.800.000 (dua belas milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pemberdayaan petani yang akan menyerap sebanyak 505 orang tenaga kerja untuk bekerja selama 2 hingga 3 bulan kedepan.
Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ir. Yohanes Oktavianus, MM dalam siaran pers pada Rabu (29/4/2020) malam pukul 20.00 Wita bersama Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si dan Kasubag Pers Biro Humas dan Protkol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru di ruang Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT.
Kondisi Stock Pangan NTT
Kadis Pertanian NTT, Ir. Yohanes Oktavianus, MM kepada pers menjelaskan terkait kondisi persediaan pangan di NTT, khususnya beras. Kekeringan panjang tahun lalu hingga tahun ini mengakibatkan menurunnya luas areal lahan sawah yang ditanam yakni sebesar 30% dari luas areal tanam pada musim tanam lalu yakni Oktober hingga Maret 2020, yakni lahan sekitar 230.000 hektar. Sedangkan yang ditanam tahun ini hanya sekitar 160.000 hektar. Dengan demikian taksasi produksi beras yang dihasilkan dari luas lahan yang ditanam tersebut untuk tahun ini sebanyak 357.975 ton.
Stock pangan NTT (beras yang ada di masyarakat) ada sekitar 110.000 ton, ditambah produksi beras baru dari hasil panen atau yang sementara dipanen ada kurang lebih ada 357.975 ton. artinya jumlah ketersediaan beras di NTT saat ini kurang lebih ada sebanyak 467.975 ton. “Kebutuhan kita akan beras dari April sampai akhir tahun yakni Desember sebanyak 640.646 ton. Itu terhitung demikian karena kita memiliki kebutuhan konsumsi beras untuk jumlah penduduk NTT sebanyak 5,2 juta jiwa sebanyak 53 ton/bulan,” jelas Kadis Yohanes.
Menurut Kadis Pertanian NTT itu, untuk kebutuhan beras sampai akhir tahun 2020 akan dipenuhi dari: 1)Hasil penanaman bulan April-September mendatang. Berdasarkan data penanaman tahun-tahun sebelumnya, pada musim tanam akhir bulan ini, dari lahan seluas 71.400 hektar kita akan menghasilkan 175 ton beras. Dengan demikian persediaan pangan beras untuk NTT sampai bulan Desember 2020 dipastikan cukup. 2)Produksi jagung NTT menghasilkan sebanyak 690.895 ton. Sedangkan kebutuhan kita akan jagung hanya sebanyak 9.123 ton/bulan. Artinya kebutuhan kita akan pangan jagung termasuk sedikit, karena orientasi kita selain untuk konsumsi juga untuk kebutuhan pakan ternak. “Walau kita tahu bahwa pada musim tanam kemarin, kita mengalami gangguan serangan hama gerayak yang mengakibatkan penurunan jumlah produksi sebesar 20%,” ujar Kadis Yohanes.
Program Pemberdayaan Petani
Kadis Pertanian NTT, Ir. Yohanes Oktavianus, MM menegaskan bahwa sebagai Kadis Pertanian NTT ia mendorong semua Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk petugas lapangan pertanian untuk tetap melaksanakan tugas, pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menanam dan terlayani dengan sebaik-baiknya.
Terkait program pemberdayaan petani, ada sejumlah kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian Provinsi NTT. Pertama, Program Pemberian Bantuan Sosial (Bansos). 1)Bantuan kegiatan pengupahan petani yang anggarannya bersumber dari dana APBN dan APBD I. APBN dialokasikan kepada 14 kelompok yang ada di setiap kabupaten di NTT dan setiap kelompok akan mendapat Rp 40.000.000/kelompok, sehingga total dana yang akan dialokasikan untuk kegiatan pengupahan sebesar Rp 560.000.000. sedangkan untuk APBD I, akan dialokasikan dana sebesar Rp 24.500.000/kelompok kepada 30 kelompok di 22 Kabupaten/Kota se-NTT. Dengan demikian total dana APBD I yang akan beredar di masyarakat (30 kelompok,red) sebesar Rp 735.000.000.
2)Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari atau yang sekarang disebut Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bersumber dari APBN. Kegiatan ini ditujukan terutama pada daerah-daerah dengan jumlah stunting. APBN ini dibagi dalam 2 klaster yaitu klaster pengembangan dan klaster peneguhan, yang baru. Untuk klaster pengembangan, ada 136 kelompok yang akan dibantu dan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten akan dibantu Rp 15.000.000/kelompok. Dengan demikian jumlah uang yang akan disalurkan sebesar Rp 2.040.000.000 (dua milyar empat puluh juta rupiah). Sedangkan untuk kaster peneguhan atau yang Rp baru, ada 32 kelompok yang akan dibantu dengan jumlah Rp 75.000.000/kelompok. Jadi jumlah uang yang akan beredar di 32 kelompok sebesar Rp 2.400.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
Anggaran dari APBD I akan menyebar di 22 Kabupaten/Kota kepada 88 kelompok. Setiap kelompok akan terdiri dari 6 (enam) kepala keluarga (KK). Setiap kelompok mendapat Rp 6.000.000. Dengan demikian uang yang akan beredar di masyarakat sebesar Rp 528.000.000.
Kemudian ada kegiatan kompensium usaha tani dengan sumber dana dari APBN untuk 5 kelompok, semuanya ada di Kabupaten TTU. Setiap kelompok mendapat Rp 40.000.000 sehingga jumlah uang yang akan beredar di 5 kelompok tersebut sebesar Rp 200.000.000. Sedangkan untuk pemotongan industri pangan lokal, dialokasikan dana sebesar Rp 150.000.000.
Jadi total dana Bansos yang turun ke masyarakat dalam waktu dekat berjumlah Rp 6.663.000.000 (enam milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).
3)Bantuan Kegiatan Padat Karya. Ada beberapa bentuk kegiatan untuk program padat karya; pertama, rehab jaringan irigasi tersier untuk daerah persawahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.320.000.000 yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 960 orang untuk luas irigasi 3.200 hektar di 22 Kabupaten di NTT. Ini akan dikerjakan selama 3 bulan mulai April hingga Juni 2020.
Kedua, rehab bangunan embung skala kecil bervolume 500 m3 yang akan menyerap jumlah 285 orang tenaga kerja untuk membangun 15 unit embung di 16 kabupaten dengan anggaran Rp 2.600.000.000 yang akan dikerjakan selama 3 bulan.
Ketiga, kegiatan perpipaan, hanya di 1 kabupaten yang menyerap tenaga kerja sebanyak 20 orang dan dikerjakan 2 bulan dengan dana Rp 168.000.000.
Keempat, kegiatan perpompaan; baik kecil maupun sedang. Perpompaan besar ada 39 unit diberikan kepada 13 kabupaten, dan yang sedang ada 6 unit diberikan kepada 3 kabupaten dan menyerap 240 orang tenaga kerja yang akan bekerja selama 2 hingga 3 bulan.
Jadi total dana yang dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan dari Dinas Pertanian Provinsi kepada petani adalah sebesar Rp Rp 12.916.800.000 (dua belas milyar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total tenaga kerja terserap sebanyak 505 orang yang akan bekerja selama 2 hingga 3 bulan.
Informasi Bantuan Bagi KK Petani Miskin Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, NTT termasuk daerah dengan jumlah petani miskin yang akan mendapat perhatian atau bantuan pemerintah. Ada jumlah 50.700 KK petani miskin di 16 Kabupaten yang tercatat akan mendapat bantuan. Sedangkan 6 kabupaten lainnya belum memasukan datanya atau masih melakukan pendataan.
Sesuai informasi Kementerian Pertanian RI, lanjut Yohanes, terkait bantuan langsung kepada petani miskin, untuk sementara ini Dinas Pertanian Provinsi masih menunggu petunjuk atau pedoman pelaksanaannya. “Kita tidak terburu-buru, kita menunggu petunjuk/pedoman pelaksanaan dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Walau demikian, Kadis Yohanes menggambarkan konsepnya bahwa akan ada bantuan Rp 600.000/bulan kepada keluarga petani miskin selama tiga bulan dan itu dibagi dalam dua bentuk yakni; dalam bentuk sembako, dan upah padat karya produksi pertanian.*** (KT/Mm)