KUPANG, MUTIARA TIMUR – Persoalan akses kendaraan transportasi online di kawasan Pelabuhan Tenau, Kota Kupang, kembali menjadi sorotan masyarakat.
Keluhan mengenai kendaraan online yang disebut tidak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan pelabuhan membuat penumpang harus berjalan kaki sambil membawa barang bawaan hingga menemui kendaraan yang telah mereka pesan.
Persoalan tersebut mencuat melalui Catatan Darius Beda Daton pada laman FB NTT Tabongkar yang menyoroti layanan transportasi di kawasan Pelabuhan Tenau. Unggahan itu kemudian memancing berbagai tanggapan dari netizen yang mengaku pernah mengalami kondisi serupa.
Sejumlah warga mengaku merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, terutama penumpang yang baru turun dari kapal dengan membawa barang bawaan dalam jumlah banyak.
Salah seorang netizen bahkan menceritakan pengalamannya ketika tiba di Pelabuhan Tenau menggunakan kapal Dharma Rucitra dari Ende.
Setelah turun dari kapal, ia langsung memesan kendaraan Maxim. Namun, pengemudi disebut menyampaikan bahwa kendaraan online tersebut tidak dapat masuk ke dalam kawasan pelabuhan.
Pengemudi kemudian disebut menunggu di sekitar kawasan Rumah Bea Cukai Tenau.
Kondisi tersebut membuat penumpang harus berjalan kaki dari kawasan pelabuhan menuju lokasi kendaraan menunggu.
“Bayangkan saja saya dengan barang berat harus angkat mendaki sampai di atas sana,” tulis seorang netizen dalam komentarnya.
Keluhan serupa juga muncul dari warga lain yang mengaku pernah mengalami kesulitan menggunakan kendaraan online di kawasan Pelabuhan Bolok.
Ada warga yang mengaku harus berjalan cukup jauh untuk menemui kendaraan online yang sudah dipesan, meskipun mereka tetap membayar jasa transportasi tersebut.
Perdebatan di media sosial kemudian mengarah pada satu pertanyaan utama: apa dasar aturan yang membuat kendaraan online tidak diperbolehkan masuk ke kawasan pelabuhan?
Sejumlah netizen meminta adanya penjelasan terbuka dari pihak berwenang mengenai aturan tersebut.
Menurut mereka, apabila memang ada ketentuan khusus mengenai transportasi di kawasan Pelabuhan Tenau, maka aturan tersebut harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat, termasuk mengenai alternatif transportasi yang tersedia bagi penumpang.
Charles Fa, salah seorang netizen, menilai persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Ia mempertanyakan peran pemerintah dan aparat keamanan dalam memastikan penumpang yang datang maupun berangkat melalui Pelabuhan Tenau mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman.
Sementara netizen lainnya menilai pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Pemerintah tidak peduli lagi dengan masyarakat, mau susah itu urusan,” tulis salah seorang netizen.
Komentar lainnya bahkan meminta agar pemerintah tidak hanya menggelar rapat, tetapi segera mencari solusi nyata.
“Hal yang begitu gampang, tapi dibuat ribet,” demikian komentar salah seorang warga.
Sorotan masyarakat juga diarahkan kepada DPRD NTT sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Netizen berharap persoalan transportasi di Pelabuhan Tenau tidak hanya menjadi perdebatan di media sosial, tetapi mendapat perhatian dari wakil rakyat.
Masyarakat meminta DPRD NTT dapat memanggil pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara jelas persoalan tersebut, termasuk pengelola pelabuhan, instansi pemerintah, aparat keamanan dan pihak yang menyediakan layanan transportasi di kawasan tersebut.
Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: siapa yang menetapkan larangan kendaraan online masuk ke kawasan pelabuhan, apa dasar aturannya, dan bagaimana mekanisme transportasi yang seharusnya digunakan penumpang?
Dalam berbagai komentar, persoalan yang dibicarakan masyarakat bukan semata-mata mengenai satu perusahaan atau satu jenis kendaraan online.
Keluhan lebih luas menyangkut akses transportasi dan kenyamanan penumpang di kawasan pelabuhan.
Beberapa netizen bahkan menyebut pengalaman serupa terjadi di kawasan Pelabuhan Bolok.
Ada pula warga yang mengaku pernah memesan kendaraan online dari kawasan tersebut, tetapi diminta berjalan menuju titik tertentu di luar kawasan pelabuhan sebelum dapat dijemput.
Kondisi ini dinilai menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang membawa barang berat atau bepergian bersama keluarga.
Dalam diskusi tersebut, muncul pula komentar mengenai dugaan adanya pihak tertentu yang menguasai atau mengklaim area publik untuk kepentingan transportasi.
Namun, berbagai tudingan yang disampaikan netizen tersebut masih berupa pernyataan atau pengalaman masyarakat di media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang berwenang agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.
Yang lebih penting adalah memastikan ruang publik di kawasan pelabuhan dikelola berdasarkan aturan yang jelas dan tidak merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Selain pemerintah dan DPRD NTT, aparat kepolisian juga mendapat sorotan dari masyarakat.
Netizen mempertanyakan sejauh mana pengawasan keamanan dan ketertiban dilakukan di kawasan Pelabuhan Tenau.
Masyarakat berharap polisi dapat memastikan tidak terjadi tindakan yang mengganggu kenyamanan penumpang maupun perselisihan antara berbagai kelompok penyedia jasa transportasi.
Jika memang terdapat aturan mengenai akses kendaraan ke kawasan pelabuhan, maka aturan tersebut diharapkan diterapkan secara transparan dan konsisten.
Persoalan ini pada akhirnya kembali kepada kepentingan masyarakat. Penumpang yang baru turun dari kapal tentu membutuhkan akses transportasi yang mudah, aman dan terjangkau. Mereka tidak seharusnya dibuat bingung mengenai kendaraan apa yang boleh masuk, di mana kendaraan harus menunggu, serta sejauh mana mereka harus berjalan membawa barang.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah, DPRD NTT, pengelola pelabuhan dan aparat keamanan duduk bersama mencari jalan keluar.
Jika kendaraan online memang tidak diperbolehkan masuk ke kawasan pelabuhan, harus ada alasan dan dasar aturan yang jelas.
Jika terdapat pengaturan khusus bagi kendaraan konvensional di dalam kawasan pelabuhan, mekanismenya juga perlu transparan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak adil.
Pertanyaannya kini sederhana: “Mau sampai kapan persoalan ini dibiarkan?”
Masyarakat tidak hanya membutuhkan rapat, wacana dan saling lempar tanggung jawab.
Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, pelayanan yang adil dan solusi nyata, terutama bagi penumpang yang turun dari kapal dan harus membawa barang bawaan mereka keluar dari kawasan Pelabuhan Tenau.
Hingga berita ini ditulis, persoalan mengenai dasar aturan larangan kendaraan online masuk ke kawasan Pelabuhan Tenau masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.**usgo
