Maumere – Pembangunan pagar tembok tinggi di bagian depan Markas Polres Sikka memicu diskusi luas di tengah masyarakat. Bangunan yang semestinya menjadi wajah pelayanan publik kini menuai beragam penilaian, mulai dari aspek keamanan hingga keterbukaan institusi terhadap masyarakat.
Sejumlah kalangan mempertanyakan konsep pembangunan pagar yang dinilai menutupi sebagian besar tampilan kantor kepolisian. Mereka menilai desain tersebut berbeda dengan banyak kantor Polres di daerah lain yang cenderung lebih terbuka dan menampilkan kesan ramah terhadap masyarakat.
Ketua GMNI Sikka, Wilfridus Iko, menilai publik berhak mengetahui filosofi di balik pembangunan pagar yang cukup tinggi tersebut. Menurutnya, muncul pertanyaan di tengah masyarakat apakah desain itu murni didasarkan pada pertimbangan keamanan atau dipengaruhi oleh dinamika sosial dan tingginya aktivitas penyampaian aspirasi yang kerap terjadi di Kabupaten Sikka.
"Apakah ini semata-mata kebutuhan keamanan atau ada pertimbangan lain yang melatarbelakanginya?" ujarnya.
Menurut GMNI, kantor kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai ruang pelayanan publik yang idealnya tetap menghadirkan kesan terbuka, humanis, dan dekat dengan masyarakat.
Di sisi lain, kalangan akademisi mengingatkan bahwa aspek keamanan juga tidak bisa diabaikan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa, Mercelus Moses Parera, menegaskan bahwa secara hukum pembangunan pagar tinggi tidak otomatis bermasalah selama memenuhi standar bangunan dan kebutuhan pengamanan yang berlaku.
"Polres merupakan objek vital negara yang memang memiliki kebutuhan pengamanan tersendiri," jelasnya.
Pandangan senada disampaikan Maximinus Adrianus Sarto Dumbaris. Menurutnya, keberadaan pagar perlu dipahami dari dua sudut pandang sekaligus, yakni perlindungan institusi dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai pagar dapat menjadi pembatas fisik yang mencegah terjadinya benturan langsung ketika terjadi eskalasi massa. Namun demikian, pelayanan publik tetap harus berjalan tanpa hambatan.
Sorotan juga datang dari aktivis kemanusiaan Heni Hungan. Ia menilai dari sisi estetika dan citra pelayanan publik, pagar yang terlalu tinggi dapat menimbulkan kesan tertutup dan menciptakan jarak psikologis antara institusi kepolisian dengan masyarakat.
"Keamanan memang penting, tetapi kantor pelayanan publik juga harus menghadirkan kesan terbuka dan mudah diakses," ujarnya.
Hingga kini, Polres Sikka belum memberikan penjelasan resmi terkait konsep maupun pertimbangan teknis pembangunan pagar tersebut. Kasi Humas Polres Sikka, Leonardus Tungga, menyatakan akan melakukan koordinasi internal sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.
Perdebatan mengenai pagar depan Polres Sikka pada akhirnya bukan sekadar soal tinggi rendahnya tembok. Yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana institusi kepolisian mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang terbuka, transparan, dan dekat dengan rakyat.
Karena bagi sebagian warga, pagar bukan hanya bangunan fisik. Ia juga menjadi simbol tentang bagaimana sebuah institusi memandang hubungan dengan masyarakat yang dilayaninya. **ah
