Maumere – Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Jumat (5/6/2026), berubah menjadi panggung kritik mahasiswa. Puluhan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka mendatangi kantor tersebut untuk mempertanyakan perkembangan penanganan dugaan korupsi Perumda Wair Pu’an yang hingga kini dinilai belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak siang hari itu tidak hanya diwarnai orasi dan penyampaian tuntutan. Massa juga melakukan penyegelan simbolis pintu masuk kantor kejaksaan sebagai bentuk protes atas apa yang mereka sebut sebagai minimnya transparansi dalam penanganan kasus yang telah lama menjadi perhatian publik tersebut.
Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri Sikka tidak berada di tempat saat aksi berlangsung. Padahal, para demonstran berharap dapat menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pimpinan lembaga penegak hukum tersebut.
Di tengah jalannya aksi, sebuah kursi roda ditempatkan tepat di depan kantor kejaksaan. Benda itu bukan sekadar properti demonstrasi. Bagi GMNI, kursi roda menjadi simbol yang mewakili kegelisahan masyarakat terhadap lambannya kepastian hukum dalam kasus dugaan korupsi Perumda Wair Pu’an.
“Ini simbol bahwa keadilan sedang sakit dan berjalan tertatih-tatih. Masyarakat terus menunggu, tetapi belum melihat kejelasan yang pasti,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.
Simbol itu sontak menarik perhatian warga yang melintas. Kursi roda menjadi gambaran visual atas kritik mahasiswa terhadap proses hukum yang dinilai belum memberikan jawaban memadai kepada publik.
Koordinator Lapangan aksi, Virgo, mengatakan demonstrasi tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang terus mempertanyakan perkembangan kasus Perumda Wair Pu’an.
Menurutnya, mahasiswa hadir bukan untuk mencampuri kewenangan aparat penegak hukum, melainkan mengingatkan pentingnya transparansi dalam setiap proses penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik.
“Kasus ini sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat. Yang dibutuhkan publik hari ini adalah keterbukaan. Jangan sampai masyarakat hanya disuruh menunggu tanpa mengetahui perkembangan yang sebenarnya,” ujar Virgo.
Ia menegaskan bahwa penyegelan simbolis dan penempatan kursi roda merupakan bentuk kritik moral terhadap lambannya informasi yang diterima masyarakat.
“Ketika publik terus menunggu tanpa penjelasan, wajar jika muncul pertanyaan. Kami ingin memastikan bahwa kasus ini tetap berjalan dan tidak hilang dari perhatian penegak hukum,” katanya.
Sementara itu, Ketua GMNI Cabang Sikka, Wilfridus Iko, menilai bahwa transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum.
Menurut Wilfridus, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus yang menyangkut kepentingan daerah dan pelayanan publik.
“Jangan biarkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Jika proses hukum sedang berjalan, sampaikan kepada publik sejauh mana perkembangannya. Keterbukaan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kasus dugaan korupsi Perumda Wair Pu’an bukan hanya soal penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat.
“Yang ditunggu masyarakat bukan sekadar proses, tetapi kepastian. Ketika sebuah perkara berlarut-larut tanpa informasi yang jelas, kepercayaan publik perlahan bisa terkikis. Karena itu kami meminta adanya keseriusan dan keberanian untuk membuka perkembangan kasus ini kepada masyarakat,” ujar Wilfridus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa GMNI Cabang Sikka akan terus mengawal kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa.
“Kami akan tetap berada di garis pengawasan. Mahasiswa tidak boleh diam ketika publik membutuhkan kepastian. Selama masyarakat masih bertanya, selama itu pula kami akan terus mengingatkan,” katanya.
Bagi GMNI Sikka, keterbukaan informasi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral lembaga penegak hukum kepada masyarakat.
Meski diwarnai kritik keras dan aksi simbolik, demonstrasi berlangsung aman di bawah pengawalan aparat keamanan. Tidak terjadi insiden selama kegiatan berlangsung hingga massa membubarkan diri.
Namun satu pesan yang tertinggal dari aksi tersebut cukup jelas: di tengah penantian masyarakat terhadap perkembangan kasus Perumda Wair Pu’an, mahasiswa menolak membiarkan pertanyaan publik mengendap tanpa jawaban. Kursi roda yang ditinggalkan di depan kantor kejaksaan menjadi simbol bahwa keadilan, menurut mereka, tidak boleh terus berjalan terseok-seok ketika masyarakat sedang menunggu kepastian. **go
