Maumere – Di saat suara perempuan disabilitas adat dari pelosok Kabupaten Sikka bersiap menembus panggung nasional, alam berkata lain. Erupsi Gunung Lewotobi yang masih berlangsung memaksa tiga perempuan disabilitas adat asal Kecamatan Mapitara membatalkan keberangkatan mereka menuju Konferensi Penyandang Disabilitas Perempuan Adat di Makassar dan Toraja, 8–12 Juni 2026.
Mereka adalah Maria Nona Dince, Maria Yulita Lodan, dan Efrince Idel, perempuan disabilitas adat dari Desa Egon Gahar yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk membawa suara komunitas mereka ke forum nasional yang mempertemukan perempuan disabilitas adat dari berbagai wilayah Indonesia.
Keberangkatan yang dijadwalkan pada 6 Juni melalui Bandara Frans Seda Maumere terhenti akibat terganggunya mobilitas dan penerbangan menyusul aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi.
Bagi ketiga perempuan tersebut, perjalanan ke Makassar dan Toraja bukan sekadar menghadiri sebuah konferensi. Itu adalah kesempatan langka untuk menceritakan pengalaman hidup, perjuangan memperoleh akses layanan dasar, hingga tantangan yang dihadapi perempuan disabilitas adat yang hidup di wilayah kepulauan.
Sebelum keberangkatan, mereka telah mengikuti pembekalan yang difasilitasi Forum Pemerhati Anak dan Disabilitas Mapitara (FPADM). Dalam kegiatan itu, mereka dibekali kemampuan berbicara di ruang publik, memahami hak-hak penyandang disabilitas, serta menyusun gagasan yang akan disampaikan dalam forum nasional.
Konferensi tersebut diselenggarakan ASEAN Disability Forum (ADF) bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Agenda itu menjadi wadah penting untuk merumuskan rekomendasi terkait akses layanan dasar, partisipasi dalam musyawarah desa, perlindungan dari kekerasan, hingga penguatan ekonomi inklusif bagi perempuan disabilitas adat.
Ketua FPADM Mapitara, Andreas Akiles, mengatakan pembatalan keberangkatan itu menjadi pukulan berat bagi para peserta yang telah mempersiapkan diri selama berbulan-bulan.
“Mereka sangat antusias. Mereka ingin membawa cerita dari kampung, dari pulau, dari kelompok yang selama ini jarang mendapat ruang bicara di tingkat nasional. Namun keselamatan tetap harus menjadi prioritas di tengah situasi erupsi yang masih berlangsung,” ujarnya.
Menurut Andreas, yang tertunda bukan hanya sebuah perjalanan, melainkan kesempatan bagi perempuan disabilitas adat Mapitara untuk memperkenalkan realitas kehidupan mereka kepada publik nasional dan para pengambil kebijakan.
Meski gagal berangkat, semangat mereka tidak padam. FPADM memastikan seluruh materi yang telah disiapkan tetap akan digunakan untuk memperkuat advokasi di tingkat desa dan kecamatan, termasuk mendorong pemutakhiran data penyandang disabilitas, memperluas keterlibatan dalam musyawarah desa, serta memperkuat perlindungan berbasis nilai adat Jaga Diri Megu Ami.
Pemerintah Kecamatan Mapitara juga menyatakan akan mencari alternatif agar aspirasi ketiga peserta tetap dapat tersampaikan kepada penyelenggara konferensi, salah satunya melalui rekomendasi tertulis yang memuat berbagai persoalan yang dihadapi perempuan disabilitas adat di wilayah kepulauan.
Di balik batalnya perjalanan itu tersimpan kenyataan yang lebih besar: masih banyak suara dari wilayah terpencil yang berjuang untuk didengar. Ketika kesempatan berbicara di forum nasional tertahan oleh bencana, harapan mereka tetap hidup.
Sebab bagi Maria, Yulita, dan Efrince, perjuangan tidak berhenti di bandara yang gagal mereka tinggalkan. Perjuangan itu akan terus berjalan dari kampung-kampung kecil di Mapitara, hingga suatu hari nanti suara perempuan disabilitas adat benar-benar mendapat tempat yang layak dalam setiap ruang pengambilan keputusan di negeri ini. **ah
