Maumere — Suasana Sekretariat Aliansi Wartawan Sikka (AWAS) dipenuhi diskusi kritis ketika film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diputar di hadapan puluhan peserta dari berbagai kalangan. Film karya Dandhy Dwi Laksono itu bukan sekadar tontonan, melainkan pintu masuk untuk membedah dampak pembangunan berskala besar terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Film produksi Watchdoc tersebut menyoroti praktik pembangunan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN), yang dinilai kerap berbenturan dengan ruang hidup masyarakat adat di berbagai daerah.
Diskusi berlangsung hangat dan penuh refleksi. Jurnalis Mongabay, Ebed De Rosary, menyebut konflik agraria akibat proyek pembangunan memiliki pola yang nyaris serupa di banyak wilayah Indonesia.
Ia menyinggung perjuangan panjang Aleta Baun dalam melawan aktivitas tambang mangan di kawasan Gunung Mutis, Mollo, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Ebed, masuknya perusahaan tambang membuat masyarakat kehilangan akses terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, bahan tenun, dan ruang hidup masyarakat adat. Ia mengisahkan bagaimana perjuangan Mama Aleta berlangsung bertahun-tahun di tengah intimidasi dan ancaman kekerasan.
“Beliau pernah bercerita saat melakukan aksi di Kupang, dipukul hampir mati hingga harus mengungsi ke hutan bersama bayinya karena mendapat ancaman pembunuhan,” ungkap Ebed dalam diskusi.
Perjuangan itu kemudian mendapat pengakuan internasional pada 2007. Ebed menilai, pola yang sama juga tampak dalam penolakan pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo.
Menurutnya, masyarakat adat khawatir kehilangan lahan pertanian dan ruang ritual adat akibat proyek yang membutuhkan wilayah luas.
“PSN selalu membutuhkan tanah dalam skala besar, sehingga hampir pasti bersinggungan dengan masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada tanah,” katanya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Nipa, Robertus Dicky Armando, mengapresiasi terbukanya ruang diskusi publik di Maumere.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan cerita yang diterimanya dari rekan dosen di Bali terkait pemutaran film yang disebut mengalami tekanan dan intimidasi aparat.
Menurut Dicky, masyarakat Maumere justru menunjukkan sikap lebih terbuka terhadap karya dokumenter dan perbedaan pandangan.
“Film dokumenter bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Ketika lahir dari realitas sosial, maka wajar jika diperdebatkan dan melahirkan pro-kontra,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa film-film dokumenter seperti Pesta Babi, Sexy Killers, maupun Dirty Vote merupakan karya berbasis fakta lapangan, bukan sekadar cerita fiksi.
Dalam diskusi itu, Dicky juga menekankan bahwa kritik terhadap PSN bukan berarti menolak pembangunan. Ia menyebut yang dipersoalkan adalah orientasi pembangunan yang dinilai sering mengabaikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.
“Bagi masyarakat adat, tanah dan hutan ulayat adalah Ibu. Ketika Ibu mereka disakiti, maka wajar jika mereka melawan,” katanya.
Ia menilai kehadiran jurnalisme investigasi memiliki peran penting membuka realitas yang selama ini jauh dari perhatian publik, termasuk berbagai persoalan pembangunan di Papua dan daerah-daerah lain.
Ketua AWAS, Mario WP Sina, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, antusiasme peserta menunjukkan ruang diskusi publik masih hidup dan kepedulian terhadap isu kemanusiaan, lingkungan, serta masyarakat adat tetap terjaga.
Mario menilai *Pesta Babi* menghadirkan potret tentang relasi kuasa dan pembangunan yang kerap meninggalkan luka bagi masyarakat kecil.
“Film ini bukan untuk menggiring opini, tetapi mengajak masyarakat melihat persoalan secara lebih utuh, kritis, dan manusiawi,” ujarnya.
Diskusi dan nonton bareng itu kemudian ditutup dengan sesi refleksi bersama. Berbagai pandangan yang muncul sepanjang forum memperlihatkan bahwa isu tanah adat, lingkungan, dan arah pembangunan masih menjadi kegelisahan bersama, khususnya di Nusa Tenggara Timur. **arishalilintar
