JAKARTA, Mutiara-Timur.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam upaya penataan kawasan hutan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Dalam rapat tersebut dibahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) di wilayah Sumatera.
Menurut Nusron, sinergi antarlembaga menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola kawasan hutan berjalan tertib, terukur, dan memberikan kepastian hukum.
“Kolaborasi lintas kementerian dan Satgas PKH jadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola kawasan secara berkelanjutan. Tidak hanya menjaga ketertiban administrasi pertanahan dan tata ruang, tetapi juga menghadirkan kepastian investasi serta manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional,” ujar Nusron Wahid.
Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengawal setiap tahapan penataan kawasan agar sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
“Kementerian ATR/BPN hadir untuk memastikan setiap proses penataan kawasan berjalan tertib, terukur, dan berpihak pada kepastian hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp11 triliun dan menguasai kembali sejumlah kawasan hutan yang selama ini dimanfaatkan secara ilegal.
Selain itu, sejumlah izin perusahaan juga dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Ketua Satgas PKH, Sjafrie Sjamsoeddin bersama Wakil Ketua I Satgas, Sanitiar Burhanuddin.
Turut hadir Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni; Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh; Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki; serta sejumlah pejabat tinggi madya dari berbagai kementerian dan lembaga. **
