MAUMERE — Kritik keras kembali diarahkan kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Sikka. Thomas Alva Edison, yang dikenal luas dengan sapaan Benbao (El Volcano), melontarkan pernyataan tajam terkait penanganan kasus yang menimpa korban yang dikenal sebagai adik Noni.
Dalam keterangannya, Benbao menilai bahwa kinerja aparat, khususnya di Polres Sikka, belum menunjukkan keseriusan, transparansi, dan empati terhadap korban. Ia menegaskan bahwa lambannya penanganan kasus serta minimnya kejelasan justru memperlihatkan rapuhnya komitmen terhadap keadilan.
“Negara memberikan kewenangan besar kepada polisi. Tapi ketika aparat justru diam, tidak berempati, atau bahkan terkesan bermain mata, maka keadilan itu hanya menjadi ilusi,” tegasnya.
Sorotan Benbao tidak berhenti pada aspek moral semata. Ia juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penanganan barang bukti yang dinilai krusial. Hingga kini, kata dia, pakaian korban, tiga jari korban, serta rambut korban belum ditemukan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terhadap profesionalitas proses penyelidikan.
Selain itu, ia mendesak agar Polres Sikka segera melakukan rekonstruksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna membuka terang peristiwa yang menimpa korban.
“Bagaimana mungkin sebuah kasus serius berjalan tanpa kejelasan barang bukti? Rekonstruksi TKP itu penting, bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Benbao juga menyinggung nama-nama yang berkaitan dalam perkara ini, yakni Ade Noni, Yakobus Teka, serta Ibu Diah Sukarni Marga Ayu. Ia menilai penanganan kasus tersebut mencerminkan problem sistemik dalam tubuh penegakan hukum di tingkat lokal.
Lebih jauh, ia mengkritik sistem hukum Indonesia yang hanya memberikan kewenangan penyelidikan kepada aparat kepolisian, tanpa membuka ruang bagi keterlibatan detektif swasta atau partisipasi publik yang lebih luas.
“Nampak sial sekali ketika negara hanya memberi payung hukum detektif kepada aparat, sementara integritas dan empati justru dipertanyakan. Seolah-olah lembaga kepolisian di Sikka berubah menjadi ruang privat, bukan institusi publik,” katanya.
Menurutnya, jika ruang hukum juga diberikan kepada pihak independen atau masyarakat, maka pengungkapan kasus terutama yang menyangkut kejahatan serius seperti predator anak bisa berjalan lebih cepat dan transparan.
Benbao juga mempertanyakan sikap dan kualitas aparat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Ia bahkan menyinggung pernyataan salah satu pejabat kepolisian dalam forum resmi yang dinilainya tidak mencerminkan kapasitas sebagai penyelidik profesional.
“Lihat wajah-wajah aparat itu. Apakah mereka benar melindungi rakyat, atau justru melindungi pelaku kejahatan? Pernyataan di DPRD saja bisa ngawur lalu publik mau berharap apa?” sindirnya tajam.
Dalam refleksi moralnya, ia mengutip Mazmur 34:15: “Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya terbuka untuk mendengar seruan mereka.” Ia menegaskan bahwa seruan korban tidak hanya harus didengar oleh Tuhan, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang diberi mandat oleh negara.
Kritik ini bukan lagi sekadar suara kecewa, melainkan peringatan keras. Jika Polres Sikka terus lamban, abai terhadap barang bukti, dan gagal menunjukkan transparansi, maka kepercayaan publik akan runtuh sepenuhnya.
Di tangan aparat yang kehilangan empati, keadilan bisa mati bukan sekali, tetapi berulang kali terutama bagi mereka yang lemah dan tak berdaya.
Kasus ini kini menjadi ujian nyata: apakah hukum masih berdiri untuk korban, atau justru telah bertekuk lutut di hadapan ketidakpedulian.
Jika aparat tetap diam, maka benar keadilan di Sikka bukan lagi harapan, melainkan sekadar ilusi yang perlahan dikuburkan. **arshl
.
