"Koordinator Umum ( Kordum) IPF Sherly Tade kritik keras kinerja Bupati Kupang yang dinilai hanya 3 dari 10. Rapat di Maxx Coffee disorot di tengah belum dibayarkannya gaji P3K."
Kupang, mutiara-timur.com – Koordinator Umum IPF, Sherly Tade, angkat bicara terkait kinerja Bupati Kupang yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan daerah, khususnya terkait belum dibayarkannya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurut Sherly, di tengah kondisi tersebut, langkah Bupati Kupang yang menggelar rapat di Maxx Coffee justru menimbulkan pertanyaan publik. Ia mempertanyakan urgensi serta hasil dari pertemuan tersebut.
“Pantaskah seorang kepala daerah menggelar rapat di kafe, sementara persoalan mendasar seperti gaji P3K belum diselesaikan? Tujuan rapat itu apa dan hasilnya apa? Faktanya, sampai saat ini gaji P3K belum juga dibayarkan,” tegasnya.
Ia menilai, sebagai kepala daerah, Bupati Kupang seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama para tenaga P3K yang menggantungkan hidup dari penghasilan tersebut.
Lebih lanjut, Sherly menyebut bahwa pemerintah daerah terlihat belum memiliki skala prioritas yang jelas dalam menjalankan program kerja. Ia menilai satu persoalan belum terselesaikan, namun sudah muncul persoalan baru tanpa solusi yang konkret.
“Kami melihat Bupati seperti kebingungan dalam memposisikan program kerja. Masalah satu belum selesai, sudah muncul lagi masalah lain. Ini menunjukkan tidak adanya fokus dan prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyindir aktivitas pertemuan di kafe yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bahkan terkesan hanya sebagai kegiatan santai.
“Jangan sampai di tengah persoalan serius, justru lebih memilih ‘healing’ dengan ngopi di mall. Ini tentu mencederai rasa keadilan masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan penilaian IPF, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Kupang saat ini dinilai rendah. Jika diukur dalam skala 1 hingga 10, Sherly menyebut nilainya hanya berada di angka 3.
“Kami sangat yakin, jika ditanya kepada masyarakat, indeks kepuasan terhadap kinerja Bupati Kupang hanya di angka 3 dari 10,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang terkait kritik yang disampaikan oleh IPF. **js
