Kupang, Mutiara Timur – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menggenjot pemanfaatan sektor kehutanan sebagai sumber ekonomi baru yang menjanjikan. Tak lagi hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan kini dioptimalkan menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diwujudkan melalui penguatan program perhutanan sosial, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.
Sejumlah komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) kini menjadi primadona baru di berbagai wilayah NTT, seperti kemiri, madu hutan, pinang, dan buah-buahan lokal.
Produk-produk ini tidak lagi dijual mentah, melainkan mulai diarahkan ke tahap pengolahan agar memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.
Kepala Balai Besar Daerah Aliran Sungai (DAS) NTT, Kludolfus Tuames, S.P., menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian.
“Hutan di NTT memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui perhutanan sosial, masyarakat tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung,” tegas Kludolfus pada Senin, (30/3/2026).
Ia juga menekankan bahwa komoditas seperti kemiri dan madu harus dikelola secara serius hingga ke tahap hilirisasi.
“Kita dorong agar hasil hutan bukan kayu seperti kemiri dan madu tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan sektor kehutanan berbasis masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan.
Selain komoditas, potensi ekowisata berbasis hutan juga mulai dikembangkan. Kawasan hutan di NTT dinilai memiliki daya tarik besar yang bisa menjadi sumber pendapatan baru.
Pengembangan ini diharapkan membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kunjungan wisata ke daerah.
Pemerintah menargetkan sektor kehutanan dapat menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah, baik melalui hasil hutan, jasa lingkungan, hingga potensi perdagangan karbon.
Dengan strategi ini, hutan di NTT diharapkan menjadi mesin ekonomi baru yang berkelanjutan.
Kludolfus juga menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menjaga keberhasilan program ini.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus berjalan bersama agar hutan tetap lestari dan ekonomi masyarakat terus tumbuh,” tutupnya. **go
