KUPANG, Mutiara-Timur.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan modern. Langkah tersebut dipaparkan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Kegiatan evaluasi nasional tersebut diikuti oleh berbagai badan publik, termasuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dalam forum ini, Universitas Nusa Cendana memaparkan berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
Perwakilan Sub Unit Humas pada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Undana menjelaskan bahwa kampus kini terus memperkuat pengelolaan informasi publik melalui pembenahan sistem layanan informasi serta peningkatan kualitas publikasi data yang dapat diakses masyarakat.
Transformasi keterbukaan informasi di Undana dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penataan dokumen hingga pemutakhiran sistem informasi yang terintegrasi.
Beberapa pembenahan yang dilakukan antara lain: Pemutakhiran dokumen pengadaan barang dan jasa. Penyediaan informasi berkala di tingkat universitas hingga unit kerja; Publikasi laporan kinerja dan laporan keuangan secara lebih terbuka; Penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Upaya tersebut merupakan bagian dari evaluasi internal melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2025, yang menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat keterbukaan informasi badan publik.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik bukan sekadar proses penilaian administratif. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembinaan agar badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara, menilai transparansi informasi menjadi kunci dalam membangun birokrasi modern yang adaptif dan kolaboratif.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan dan lembaga pendidikan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Bagi Undana, proses monitoring dan evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem pelayanan informasi yang lebih baik dan mudah diakses oleh masyarakat.
Melalui berbagai pembenahan yang dilakukan, Undana menargetkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik sekaligus memperkuat posisi sebagai perguruan tinggi negeri yang transparan dan akuntabel di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kampus modern yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. **go