Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen penuh Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Dalam forum strategis itu, Wamen Ossy menekankan pentingnya kepastian penyediaan tanah dan kesesuaian tata ruang agar proses pembangunan Sekolah Terintegrasi dapat berjalan cepat, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung penuh melalui verifikasi status tanah, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat. Namun, tetap dengan memperhatikan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif,” tegasnya.
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan tidak boleh mengabaikan aspek legalitas pertanahan dan tata ruang. Kepastian hukum atas tanah menjadi faktor krusial guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Lebih lanjut, Ossy menilai bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci sukses pelaksanaan Program Sekolah Terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi lahan secara berkelanjutan.
Pembangunan Sekolah Terintegrasi sendiri diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional melalui pengembangan fasilitas yang terpadu dan terencana secara komprehensif.
Dengan dukungan ATR/BPN dalam aspek pertanahan dan tata ruang, pemerintah optimistis Program Sekolah Terintegrasi dapat berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. *go