"Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang Neda Ridla Lalay soroti fenomena buta huruf. Guru dan orang tua diminta bersatu didik anak pascapandemi."
Kupang — Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Neda Ridla Lalay, menyoroti tingginya fenomena buta huruf di kalangan pelajar, terutama siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia menyebut kondisi ini merupakan dampak dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 yang tidak semua siswa dapat ikuti dengan baik.
“Masih banyak anak-anak kita dari SD hingga SMP yang belum bisa membaca dan menulis dengan baik. Ini persoalan serius yang perlu perhatian bersama,” ujar Neda Ridla Lalay, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, selama masa pandemi, proses belajar daring tidak berjalan optimal karena banyak siswa tidak memiliki sarana memadai dan tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah.
“Ada anak-anak yang bisa menyesuaikan dengan sekolah online, tapi banyak juga yang tidak bisa sama sekali,” jelasnya.
Selain itu, aturan dari Kementerian Pendidikan yang melarang penahanan kelas membuat siswa tetap naik jenjang meski kemampuan dasar membaca belum tercapai.
“Itulah sebabnya sekarang ada siswa SMP yang belum bisa membaca. Data menunjukkan hampir 4.000 siswa di Kota Kupang mengalami hal ini,” ungkapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang menegaskan, persoalan buta huruf ini tidak bisa hanya menyalahkan guru ataupun orang tua.
“Kita tidak bisa menyalahkan guru, tapi juga tidak bisa menyalahkan orang tua. Banyak orang tua sendiri tidak bisa baca tulis, jadi sulit membantu anak belajar di rumah. Namun, peran guru tetap sangat penting,” katanya.
Neda Ridla Lalay juga menegaskan bahwa menjadi guru bukan hal mudah. “Guru melewati proses panjang untuk bisa mengajar. Tapi memang semuanya kembali kepada pribadi masing-masing — apakah mengajar dengan hati, atau hanya sekadar menjalankan tugas,” tambahnya.
Selain menyoroti masalah kualitas pendidikan, Neda Ridla Lalay juga menyinggung kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Banyak guru sudah lama mengabdi tapi belum lolos seleksi. Kami tahu Pak Wali Kota sedang memperjuangkan hal ini di Kementerian. Kami berharap mereka yang belum diangkat bisa segera mendapat kesempatan,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru.
“Kadang gaji guru honorer kecil, tapi mereka tetap mengabdi dengan tulus. Kami di DPRD terus bersuara agar mereka mendapat hak yang layak, karena tanpa guru kita semua tidak akan jadi apa-apa,” tegas Neda.
Di akhir pernyataannya, Nedaritla mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan menghadapi tantangan pendidikan pascapandemi.
“Anak-anak adalah tanggung jawab kita semua; guru, orang tua, dan masyarakat. Sekolah pertama anak sebenarnya adalah keluarga. Kalau keluarga kuat, anak-anak pasti tumbuh menjadi pribadi yang berguna,” pungkasnya. *(go)