KUPANG — Pemerintah Kota Kupang mendapat sorotan tajam dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT terkait lambatnya realisasi anggaran pada sejumlah sektor prioritas. Dalam audiensi bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan, mengingatkan bahwa jika realisasi anggaran tidak segera ditindaklanjuti, bisa menjadi beban berat bagi APBD Kota Kupang.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Kamis (10/7), turut dihadiri Kepala BKAD Kota Kupang, Jackson Jimmy A. Tunliu, serta sejumlah pejabat DJPb NTT seperti Kepala Bidang SKKI, Delfiana Lase, dan Kabid Pelaksanaan Anggaran II, Eddy Purwanto.
Dalam pertemuan tersebut, Delfiana Lase menyoroti masih nihilnya realisasi anggaran di sektor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sejumlah SD. “Ini alarm serius. Tidak boleh dibiarkan kosong di kolom kontrak dan operasional. Sebaliknya, kami apresiasi untuk realisasi dana perlindungan perempuan dan anak yang sudah 100%,” ujar Delfiana.
Ia juga mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dan Dana BOS, serta menyebut Kupang harus bisa melampaui capaian daerah lain seperti Kabupaten Alor. “Pendidikan adalah prioritas utama. Tidak bisa ditunda lagi,” tegasnya.
Adi Setiawan menambahkan, "Program sudah dialokasikan dan banyak yang sudah terikat kontrak. Bila tidak direalisasikan tepat waktu, maka konsekuensinya akan membebani keuangan daerah.” Ia juga menggarisbawahi pentingnya percepatan rekonsiliasi pajak demi menjaga pendapatan daerah.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan DJPb NTT, dan langsung menginstruksikan langkah cepat. “Saya ingin dalam dua atau tiga hari ke depan, sudah ada laporan progres dari setiap OPD terkait,” tegasnya.
Pertemuan itu juga membahas kerja sama Pemkot Kupang dengan sektor perbankan dalam program CSR. Salah satunya, bantuan kontainer dan motor sampah dari KB Bukopin yang dulunya bernama Bank Bukopin. Wali Kota menyebut dukungan ini sangat berarti dalam mendukung pengelolaan sampah kota.
Adi Setiawan menegaskan bahwa perubahan nama bank tidak akan memengaruhi kelancaran kerja sama. “Selama koordinasi tetap lancar, semua program tetap berjalan baik,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Wali Kota Kupang kembali menekankan pentingnya disiplin penggunaan anggaran. “Tidak boleh ada program yang molor. Setiap rupiah harus berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. *(go)
