Kupang, Nusa Tenggara Timur – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali disorot karena masalah serius di sektor pendidikan. Data terbaru dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT per 8 Juli 2025 mencatat bahwa sebanyak 145.268 anak di seluruh NTT masuk dalam kategori Anak Tidak Sekolah (ATS). Mirisnya, dari jumlah tersebut, sebanyak 136.893 anak belum terverifikasi, yang artinya belum mendapatkan intervensi pendidikan secara langsung.
Angka ini menggambarkan darurat pendidikan di NTT, terutama karena ATS tersebar merata di seluruh 22 kabupaten/kota. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tercatat sebagai wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yakni 22.459 anak, disusul Kabupaten Kupang dengan 11.628 anak, dan Sumba Barat Daya (SBD) dengan 13.900 anak.
Sementara itu, Kota Kupang yang merupakan ibu kota provinsi juga tidak luput dari masalah ini, dengan jumlah ATS mencapai 7.717 anak, terdiri dari 128 anak yang sudah terverifikasi dan 7.589 anak belum terverifikasi.
Kepala BPMP NTT menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. “Kita butuh langkah nyata dan cepat. Anak-anak ini adalah masa depan NTT,” ujarnya.
Masalah ATS di NTT ini sudah berlangsung lama dan menjadi tantangan besar di bidang pendidikan. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari akses pendidikan yang terbatas, kemiskinan, hingga minimnya kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah.
Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan strategis, termasuk pendataan ulang, fasilitasi akses pendidikan, dan program beasiswa bagi anak-anak yang rentan putus sekolah. *(go)