Kupang – Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Angela Merci Piwung, SH, menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT Tahun 2025–2029.
Pandangan umum yang disampaikan Anggota Dewan Merci Piwung pada Selasa (20/5) ini menyoroti secara tajam berbagai kelemahan substansial dan teknis dalam dokumen perencanaan strategis tersebut.
Merci menekankan bahwa RPJMD adalah instrumen penting yang mengarahkan pembangunan daerah lima tahun ke depan, namun dokumen yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) NTT dinilai tidak cermat dan terkesan terburu-buru. Ditemukan ketidaksesuaian dalam daftar isi dan isi dokumen, hingga pengulangan yang menunjukkan kelemahan administratif.
“Untuk dokumen sepenting ini, seharusnya tidak boleh ada kekeliruan elementer. Kami minta revisi menyeluruh atas naskah RPJMD tersebut,” tegas Merci.
Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menyinggung integrasi antara RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian dari penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s). Menurut Angela, DPRD perlu diberikan akses penuh terhadap isi dokumen KLHS agar fungsi pengawasan berjalan maksimal dan pembangunan yang direncanakan benar-benar berkelanjutan.
Terkait isu sosial, Merci mengungkap keprihatinan atas angka kemiskinan NTT yang masih berada di 19,02% per September 2024 serta defisit beras sebesar 239 ribu ton. Ia mengajukan pertanyaan reflektif, “Apakah mungkin tidak akan ada lagi kemiskinan dan kelaparan di NTT pada 2030?” namun tetap menutup dengan semangat optimisme: “Niscaya kita bisa.”
Dalam aspek pendidikan, Fraksi PKB meminta perhatian serius terhadap kondisi darurat infrastruktur di sejumlah SMAN/SMKN, termasuk desakan moratorium izin sekolah baru serta penempatan guru PPPK di sekolah asal. Anggota DPRD NTT ini juga mengingatkan agar penanganan guru kontrak bermasalah dilakukan melalui mekanisme klarifikasi, bukan pemecatan sepihak.
Sementara dalam isu energi, Fraksi PKB memberikan dukungan penuh terhadap program energi terbarukan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang terintegrasi dengan proyek Jembatan Pancasila-Palmerah di Flores Timur.
“Kami mendorong Pemprov segera berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat, PLN, dan Pemerintah Belanda agar proyek senilai 225 juta Euro ini segera direalisasikan. Ini bisa menjadi legasi monumental bagi Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena,” ujar Angela Merci Piwung.
Fraksi PKB juga menyoroti aset milik daerah yang terbengkalai seperti NTT Fair dan Monumen Pancasila. Ditekankan pentingnya inventarisasi dan optimalisasi aset untuk menambah penerimaan daerah.
Terakhir, menyikapi isu seputar RUPS Luar Biasa antara Bank NTT dan Bank Jatim, Fraksi PKB menilai ada indikasi kebijakan yang tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan publik. Salah satunya adalah soal penjaminan kredit yang tidak melibatkan PT Jamkrida, lembaga penjamin bentukan pemerintah sendiri.
Merci mengakhiri pandangan umum fraksi partanya dengan harapan dan ajakan kolektif kepada seluruh unsur pemerintah dan DPRD agar mewujudkan RPJMD yang lebih berkualitas, berpihak pada rakyat, dan mampu menjawab tantangan pembangunan nyata di NTT. *(go)
