Maumere — Tindakan represif yang diduga dilakukan oknum aparat saat aksi demonstrasi GMNI Cabang Sikka di halaman Polres Sikka menuai kecaman. Advokat muda asal Kabupaten Sikka, Rikardus Tola, S.H., menilai pendekatan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi merupakan bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi.
Aksi yang berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026 itu digelar mahasiswa GMNI Sikka untuk menuntut kejelasan penanganan kasus kematian almarhumah Stefania Trisanti Noni. Massa aksi meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mencari sejumlah barang bukti yang disebut belum ditemukan.
Namun, demonstrasi yang berlangsung di halaman Mapolres Sikka itu dilaporkan berujung gesekan antara massa aksi dan aparat pengamanan.
Rikardus Tola, S.H. menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dilindungi aparat penegak hukum. Karena itu, ia menyayangkan apabila ruang demokrasi justru direspons dengan tindakan represif.
“Aksi yang dilakukan adik-adik GMNI Sikka adalah bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perjuangan mencari keadilan bagi almarhumah Noni. Sangat disayangkan jika aspirasi seperti ini harus dihadapi dengan tindakan represif,” ujar Rikardus dalam keterangan persnya.
Menurut dia, aparat kepolisian seharusnya mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal demonstrasi, bukan tindakan yang berpotensi memicu ketegangan di lapangan.
Kasus yang diperjuangkan mahasiswa sendiri berkaitan dengan tuntutan penuntasan perkara kematian Stefania Trisanti Noni secara transparan dan berkeadilan. Massa aksi mendesak polisi memberikan penjelasan terkait perkembangan penyidikan, termasuk keberadaan sejumlah barang bukti yang disebut belum ditemukan, seperti pakaian korban, rambut korban, hingga bagian tubuh tertentu yang dinilai penting dalam proses pembuktian.
Rikardus Tola, S.H., yang juga merupakan alumni GMNI Kupang, menilai tuntutan mahasiswa tersebut merupakan hal mendasar dalam proses pencarian keadilan, terutama karena perkara itu menyangkut korban anak.
Ia juga meminta Kapolres Sikka segera melakukan evaluasi internal terhadap anggota yang bertugas mengamankan aksi demonstrasi apabila ditemukan adanya tindakan di luar prosedur operasional standar.
“Kami meminta Kapolres Sikka mengusut tuntas oknum aparat yang diduga melakukan tindakan represif. Profesionalisme Polri harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak terus menurun,” katanya.
Menurut Rikardus, marwah demokrasi harus tetap dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa kritik dan demonstrasi mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan ancaman terhadap institusi negara.
Masyarakat Kabupaten Sikka kini berharap penanganan kasus Stefania Trisanti Noni dapat berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan, serta tidak lagi menimbulkan polemik yang memperlebar ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. **arishalilintar
