 |
| Kepala Badan Pengelola BPKAD Provinsi NTT, Drs. Benhard Menoh, MT |
Kupang - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Drs. Benhard Menoh, MT kepada media Jumat, (23/5/25) menegaskan pentingnya profesionalisme, efisiensi, dan dedikasi tinggi bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan keuangan daerah.
Menurut Benhard, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memiliki rencana kerja dan program yang terdaftar secara jelas. “Tinggal dilaksanakan saja. Tapi bagi saya, yang paling penting adalah profesionalitas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pekerjaan di bidang keuangan tidak memberi ruang untuk belajar sambil jalan. “Kerjanya langsung. Ini pekerjaan rutin harian yang tidak boleh salah,” ujarnya. Setiap pegawai, lanjut Benhard, harus teliti dalam menelaah kelengkapan dokumen pembayaran, mulai dari tanda tangan basah, kejelasan angka, hingga legalitas penagih.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, ia juga menyoroti pentingnya efisiensi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas, atau sekitar Rp100 miliar lebih. “Kita mengoptimalkan komunikasi virtual, kecuali jika kehadiran fisik memang mutlak diperlukan,” jelasnya.
Benhard menambahkan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan keuangan adalah kepatuhan pada regulasi. “Kalau aturannya bilang dua hari, ya dua hari. Lewat itu harus dikembalikan dengan alasan yang jelas,” katanya.
Ia juga menggambarkan siklus perencanaan anggaran tahunan yang penuh tekanan dan menuntut kerja ekstra dari para pegawai. Mulai dari penyusunan pada bulan Mei hingga pengesahan APBD oleh DPRD di akhir November, setiap tahap memerlukan akurasi dan kedisiplinan tinggi. “Pulang malam, datang pagi. Keuangan ini adalah rumah kedua kita,” ucapnya serius.
Menutup pernyataannya, Benhard mengingatkan bahwa sebagian besar waktu pegawai dihabiskan untuk pelayanan publik di kantor. “Hampir 80 persen waktu kita di sini, maka bekerjalah dengan benar,” pungkasnya. *(go)
Benhard Menoh, Kepala BPKAD NTT, keuangan daerah NTT, efisiensi anggaran NTT, profesionalisme ASN, BPKAD Nusa Tenggara Timur, pengelolaan keuangan publik, pemotongan anggaran dinas, regulasi keuangan daerah, APBD NTT, pelayanan publik NTT, siklus anggaran tahunan. *(go)