Mutiara-timur.com || Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan datang dari Profesor Sugianto, akademisi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang menilai langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi praktik politik uang.
Menurut Prof. Sugianto anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu legislatif sudah cukup merepresentasikan aspirasi rakyat. Dengan demikian, mereka dianggap layak untuk memilih kepala daerah seperti bupati dan wali kota.
“Saya mendukung gagasan Presiden Prabowo untuk menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Langkah ini sejalan dengan prinsip efisiensi demokrasi dan dapat memperkuat peran DPRD sebagai representasi rakyat,” jelas Prof. Sugianto pada Jumat, 13 Desember 2024.
Terkait jabatan gubernur, Prof. Sugianto menyarankan agar gubernur diangkat langsung oleh presiden. Ia berpendapat bahwa posisi gubernur lebih tepat dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat provinsi.
Usulan Revisi Regulasi
Prof. Sugianto juga mendorong partai politik untuk segera merumuskan perubahan undang-undang guna mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Ia yakin sistem ini mampu menekan biaya politik yang selama ini menjadi sumber masalah, termasuk korupsi.
“Saat ini, banyak calon kepala daerah yang menghabiskan dana politik dalam jumlah besar. Setelah terpilih, mereka sering terjebak dalam praktik korupsi untuk menutupi biaya kampanye. Sistem pemilihan oleh DPRD dapat mengatasi hal ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta partai politik segera merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi tersebut diharapkan menjadi solusi konkret dalam memerangi politik uang yang masif.
Sorotan Presiden
Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Bogor pada 12 Desember 2024. Dalam pidatonya, Presiden menyoroti tingginya biaya politik sebagai salah satu kelemahan demokrasi di Indonesia.
“Kita perlu memperbaiki sistem demokrasi kita. Tingginya biaya politik membuat para kandidat, baik yang menang maupun kalah, merasa terbebani,” ungkap Presiden Prabowo.
Usulan ini kini menjadi sorotan, memicu diskusi tentang arah demokrasi dan mekanisme pemilihan kepala daerah di masa depan. *(go)