Mutiaratimur.net, - Viralnya polemik antara Gubernur NTT dengan Tuan Tanah Umbu Maramba Hawu tepatnya di Kampung Renda Prayawang, Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, atas permasalahan tanah ratusan hektar lokasi range sapi atau pengembangan ternak sapi secara modern, mengundang reaksi Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI), Alfred Baun, SH.
Alfred Baun menilai gegara ucapan kata ancaman penjarakan, tempeleng, dan kata kasar (monyet kau) Gubernur NTT kepada tuan tanah suku merapu sumba tersebut adalah ungkapan tidak produktif seorang pemimpin. Demikian Ketua ARAKSI ketika bertemu para awak media, hari Rabu (1/12/21) di Kantor PERADAN/LKPK NTT.
Menurut Alfred Baun Gubernur itu terjebak dalam sebuah managemen pengelolaan program perternakan yang tidak bagus. Karena sebenarnya ini masalah teknis yang seharusnya diatur oleh Dinas Perternakan Provinsi dan lembaga terkait lainnya.
"Mengurus masalah tanah ratusan hektar untuk program perternakan modern ini baik demi peningkatkan PAD dan kesejahteraan rakyat NTT. Tetapi urusan sangat teknis bukan urusan pak gubernur. Mengapa? Karena Dinas Perternakan dan lembaga terkait, Pertanahan seharusnya yang mengurus. Ini kesalahan manajemen Dinas Perternakan." ujar Alfred.
Kesalahan manajemen itu juga terlihat Gubernur menjadi pemeran tunggal menghadapi persoalan tersebut sehingga ketika berbicara topik penyerahan tanah dari tuan tanah tahun 1992 dan Umbu Maramba Hawu memberikan pertanyaan minta bukti dokumen, di sinilah Gubernur tak disediakan dokumen penyerahan tersebut membuat situasi jadi konyol, menurut Ketua Araksi.
"Pak Gubernur menghadapi masalah ini terlihat sebagai pelaku tunggal. Pak Gubernur sendirian dan menjadi situasi konyol di depan pertemuan ini, atas pertanyaan tuan tanah. Tuan tanah minta agar pak Gubernur menunjukkan bukti surat penyerahan lahan ratusan hektar sejak tahun 1992. Hal ini bukan tugas seorang gubernur. Gubernur itu datang disambut dengan tarian, karena kunjungan seorang bapak, pemimpin menemui rakyatnya dan diresmikan programnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi masalah ini kembali kedinas yang tidak memajemen dengan baik," ujar beliau.
Komunikasi yang tidak produktif dari Gubernur ini juga dinilai ARAKSI lemahnya tim atau staf ahli yang tidak berkontribusi apapun bagi Gubernur dalam kaitan dengan kunjungan program tersebut. ARAKSI bahkan meminta karena tidak bermanfaatnya para tenaga/tim ahli agar dibubarkan saja.
"Komunikasi kurang produktif pak gubernur itu ada tiga hal, yaitu mengancam penjara, mau menempeleng dan bu monyet. Komunikasi tidak pantas ini juga akibat tidak bermanfaatnya para tenaga ahli Gibernur. Tidak ada kontribusi yang bisa diharapkan pak gubernur supaya tak terbawa ucapan itu. Para staf atau tenaga ahli semacam itu sebaiknya dibubarkan saja, " usul Alfred.
Ketua ARAKSI ketika melanjutkan pertanyaan awak media soal isu 700 Milyar yang akan dikembangkan ternak sapi di Sumba, akankah menjadi prioritas pengawasan lembaga ARAKSI?
Alfred menegaskan, karena menyangkut pengelolaan uang negara, uang rakyat baik APBD I, APBD II, DAK dan DAU itu adalah prioritas perhatian ARAKSI.
" Kami, ARAKSI akan tetap komitmen dengan apa yang menjadi perhatian kami, yaitu mengawasi uang negara, uang rakyat. Karena program ini untuk kesejahteraan rakyat, setiap dana APBD I, APBD II, DAK, DAU itu kami akan terus kawal. 700 Milyar itu bukan sedikit tapi ini baru isu, dugaan karena itu perlu ada data sebagai bukti yang pasti baru boleh kita berbicara lebih jauh, " ujar Alfred Baun.*(bungmarmin)