Kupang, Mutiara Timur.com- Setiap tanggal 24 September dilingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia sebagai Hari Raya dari Lembaga Kementerian tersebut, seperti terjadi pada hari Jumat (24/9/2021) kemarin. Pada momen peringatan ATR ke-61 kali ini, Menteri Sofyan A. Djalil menekankan perlunya pelayanan professional mendukung upaya pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Di momen yang sama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kanwil BPN NTT), Jaconias Walalayo juga menyampaikan kinerja Kanwil BPN NTT.
Demikian rilis lembaran pidato Manteri ATR Sofyan A. Djalil dan rilis kinerja Kepala Kanwil BPN NTT, Jaconias Walalayo yang diterima media ini pada hari peringatan keenam puluh satu ATR di kantor ATR/BPN NTT, Kota Kupang.
Menteri ATR pada sambutan, pidatonya menekan berbagai hal yang harusnya menjadi perhatian para Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta birokrasi dan pegawai di Kementerian ATR/BPN.
“Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021 ini kita mengusung tema: Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional. Tema ini dengan maksud agar pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan turunannya dapat memberi ruang terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia,” ungkap Menteri ATR.
Menteri Sofyan menguraikan soal kemudahan kesempatan sesuai UUCK bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta bagaimana cara berinvestasi.
“Dengan cara memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong investasi. UUCK yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki persoalan perizinan kegiatan berusaha, telah memberikan ruang yang lebih luas dan peran penting bagi tata ruang sebagai ujung tombak dalam pemberian izin berusaha,” urainya.
Menurut Menteri, bahwa dukungan terkait kemudahan perizinan diberikan melalui penyederhanaan persyaratan di mana hanya ada 3 (tiga) persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan berusaha yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan dan Detail Tata Ruang (RDTR)yang bersarna-sarna Pemerintah Daerah harus kita dorong dan percepat penerbitannya.
Terkait tata ruang, kata beliau, “Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan inovasi dan terobosan Geographyc lnformation System Tata Ruang (GISTARU)di antaranya RTR-Online, RDTRInteraktif, RTR-Builder, Konsultasi Publik Online, dan Protaru.”
Lebih lanjut disampaikannya, sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, hari ini akan diluncurkan Sistem Pendaftaran Online Aplikasi Loketku dan Aplikasi Permohonan Informasi Online. Dengan adanya layanan elektronik ini, maka masyarakat lebih yakin mengenai kelengkapan berkasnya sebelum datang ke kantor pertanahan. Pelayanan pertanahan secara elektronik ini nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan transparansi pelayanan.
Pada kesempatan sambutan hari raya ATR, Menteri juga mengabarkan mengenai jumlah sertipikat tanah yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di bebeberapa provinsi dan kebupaten/kota. Beliau juga mengharapkan dan mengingatkan agar keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholders mengkawal pemberian sertpikat dan penggunaannya untuk akses permodalan bagi rakyat.
“Kemarin Presiden telah menyerahkan sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertipikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Selanjutnya perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakatnya (access reform) untuk memastikan penerima sertipikat mendapatkan akses permodalan. Mari kita bersarna-sarna dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya access reform kepada penenma sertipikat redistribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat,”pintah menteri.
Pada sambutan itu, disoroti pula oleh menteri akan tindakan pelanggaran atau mafia tanah yang kini sangat meresahkan masyarakat. Tak adanya rasa kenyamanan bagi masyarakat karena trend pengambilan tanah rakyat oleh perilaku yang tak bertanggungjawab. Karena itu penegak hokum, kepolisian dapat menjadi patner memberantas tindakan itu.
“Dalam rangka memerangi Kejahatan Pertanahan atau yang kita kenal dengan Mafia Tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sarna dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)untuk bersarna-sarna mengurangi dan memberantas Mafia Tanah sarnpai ke akarnya. Beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalarn proses hukum. Bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari MafiaTanah. Saya tidak segan-segan untuk mengarnbil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat,” harap Menteri.
Sofyan A. Djalil pada sambutannya juga mengajak Pemerintah Daerah mendukung sukseskan program kementerian ATR demi masyarakat.
“Dalarn rangka percepatan PTSL, saya mengajak Gubemur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program ini dengan membantu masyarakat yang kurang marnpu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. Masih banyak dijumpai kendala sertipikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB, “ ajaknya.
Kementerian ATR/BPN saat ini , menurut beliau sudah jauh lebih baik dari tahuntahun sebelumnya. Semangat perubahan menjadi landasan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan, maka dari itu seleksi untuk rekrutmen pegawai ataupun promosi pejabat sudah dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT)dan talent pool sehingga penerimaan atau promosi dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.
Kinerja Kanwil ATR/BPN NTT
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN NTT, Jaconias Walalayo, di hari raya ATR dalam rilisnya, mengemukakan kinerja Kanwil BPN NTT tahun 2021. Menurut Ketua BPN NTT, Estimasi Jumlah Bidang Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT adalah 3.931.721. Dari estimasi tersebut, jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar : 1.370.458, sedangkan yang belum terdaftar terdapat 2.561.265 bidang.
Dalam kaitan dengan bidang tanah berdasarkan Jenis Hak, Kepala BPN NTT itu merincikan sebagai berikut; tanah Hak Milik (HM) ada 1.334.639 bidang, Hak Guna Bangunan (HGB) ada 20.567 bidang, Hak Guna Usaha (HGU) 94 bidang, Hak Pakai (HP) 14.945 bidang, Hak Pengelola (HPL) 66 bidang dan Wakaf : 127 Bidang.
Selain hal-hal seperti disampaikan tersebut, Jaconias Walalayo juga menggambaran program strategis pertanahan tahun 2021 di NTTdengan target melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), antara lain Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) 75.000 bidang, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) sporadis kota lengkap 7.410 bidang, Peta Bidang Tanah (PBT) 43.012 bidang, Peta Bidang Tanah K4 (PBT K4) 11.550 biddang, Sertipikat Redistribusi Tanah 11.913 bidang, Sertipikat Bmn 427 dan Sertipikat Konsolidasi Tanah 200 bidang.
Kepala BPN NTT setelah memaparkan program strategisnya juga melanjutkan progres program strategis pertanahan tahun 2021 antara kegiatan, target dan realisasi. Ada 5 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Sporadis Kota Lengkap, Sertipikat BMN dan Konsolidasi Tanah. Target yang mau dicapai pada tahun 2021 ini adalah pemetaan bidang tanah 62.795, dan 94.784 sertipikat. Hasil realisasi pada tahun ini sementara dan sedang dilaksanakan sudah mencapai 49.697 sertipikat atau 52,44 % dari 21 kantor pertanahan kabupaten dan 1 kantor pertanahan kota di NTT. *(bungmarmin)