KUPANG, MUTIARA TIMUR.COM - Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Leonardus Lelo meminta Kapolda NTT agar transparan dalam penanganan kasus Dugaan Korupsi budidaya Ikan kerapu senilai Rp 7,8 miliar.
Hal ini disampaikan Leonardus Lelo dari Partai Demokrat kepada wartawan saat diwawancarai di Gedung DPRD NTT, Kamis(12/08/202).
“Dalam kaitan dengan proses penyidikan, Polda NTT harus transparan. hal ini penting agar tidak terjadi pertanyaan dimasyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi dalam setiap kasus yang dilaporkan” ungkapnya.
Lebih lanjut dia pertanyakan beberapa kasus Korupsi di NTT yang dilaporkan masyarkat, Namun hingga saat ini aparat kepolisian belum menindaklanjuti dan terkesan didiamkan saja.
"Sudah sejauh mana penanganan bTidak bisa didiamkan saja, nanti publik akan bertanya-tanya ada apa dibalik ini," tandas Leo Lelo
“Polda harus informasikan ke public pada setiap tahapan. Jika tidak bermasalah maka tetap publik harus tahu. Hal ini menjaga prasangka tidak benar dimasyarakat terkait kasus ini”
Program yang dianggarkan dengan total dana 7,8 Miliar ini, dinilai gagal karena hasilnya tidak sampai 10 persen.
“Dinas tekhnis adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Karena dinas melakukan perencanaan sebelum program ini dijalankan.“
Menurutnya dirinya selalu berbicara tentang korupsi di NTT sebaba ebagai lembaga control, DPRD terus mengawasi dan mengikuti informasi dan perkembanagan kasus yang sedang ditangani Polda NTT. Dan ketika ditanya apakah bisa ada pansus dalam masalah ini.
“Itu nanti ada pandangan fraksi fraksi . Ujarnya, anggota DPRD NTT Fraksi partai Demokrat dari dapil NTT 5 itu.
Pria hitam manis berwajah Timor Tengah itu meminta Polda NTT harus menyampaikan hasil pengusutan dugaan proyek bermasalah itu secara terang menderang.
"Pihak Polda NTT segera sampaikan ke Publik hasil menyidikan agar tidak terjadi presepsi atau prasangka atau kecuriagaan dimasyarakat terkait kasus ini," tandasnya. *( mt/tim)
