MT.net, Kupang- Pasca badai Seroja dan banjir bandang Jembatan Benanain dan Termanu mendapat prioritas pertama Kementerian PUPR Pusat untuk segera diperbaiki.
Demikian Kadis Dinas PUPR Provinsi NTT, Maksi Nenabu, ketika memberi keterangan pada Kamis (6/5/21).
Jalan Jembatan yang rusak telah dilakukan indentifikasi dan pendataan serta sedang direnakankan untuk perbaikan.
"Jembatan yang rusak akibat badai cukup banyak yang rusak berdasarkan hasil identifikasi," ungkap Kadis.
Menurut beliau dari data yang dimiliki Dinas PUPR terdapat sepuluh jembatan yang harus segera ditangani dan ada dua yang rusak parah, yaitu jembatan Benanain di Kabupaten Malaka dan Termanu di Kabupaten Kupang.
"Semua kerusakan jembatan itu kita dorong ke Kementerian PUPR Pusat dan ada respon dari pusat untuk dua jembatan yang rusak parah, dan dalam waktu dekat akan diperbaiki. Sekarang dalam perencanaan untuk pengerjaannya," jelasnya.
Kadis PUPR NTT ketika digali soal besaran anggaran untuk pembangunan dua jembatan prioritas itu, ia mengatakan semuannya masih direncanakan di Pusat.
"Soal total dana untuk perbaikan kita belum mengetahui berapa besarnya. Jadi kita belum dapat mengestimasi, atau prediksi total anggaran pembangunan kembali kedua jembatan tersebut. Sebab kita masih menunggu informasi dari pusat," paparnya.
Selain keterlibatan PUPR di NTT pada masalah jembatan rusak pasca badai, PUPR juga terlibat dalam memverifikasi kerusakan sarana prasarana publik, seperti gedung perkantoran dan pendidikan, rumah penduduk dan bangunan umum lainnya.
"Kita dari PUPR hanya berperan memverifikasi kerusakan bangunan. Sebatas itu tugas kita. Jadi soal pemberian bantuan atau sumbangan pembangunan kepada warga yang kena musibah seroja adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana-red)," ucap kadis.
Sejauh ini Tim PUPR NTT telah menjalankan tugasnya, yaitu memverikasi gedung kantor di tingkat provinsi. Sementara di kabupaten kota diverifikasi oleh PUPR Kabupaten Kota.
Hasil verifikasi nantinya diserahkan ke BNPB sebagai data yang akan divalidasi dan diklasifikasikan dalam tiga jenis kerusakan berat, sedang dan ringan dengan memperhatikan data yang telah disampaikan pada BNPB."
Ketika ditanya apakah bantuan itu diberikan berupa uang tunai, kadis PUPR NTT mengatakan, "itu kembali ke BPNP. Kami di PUPR hanya membantu verifikasi data kerusakan berdasarkan laporan yang diterimanya."
Plt. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Isyak Nuka dimintai keterangan soal bentuk bantuan seperti apa, ia memberi informasi singkat kepada media ini melalui WA pada Senin, (17/5/21), bahwa bantuan yang akan diberikan itu dalam bentuk uang sesuai klasifikasi kerusakan.
"Validasi kerusakan akan dilakukan oleh tim BNPB," tulisnya.
Validasi BNPB dari sisi jadwal mulai, menurut Isyak Nuka belum diketahui.Walaupun dana ada 16 Kabupaten Kota telah ditransfer dan bantuan itu yang disebut Dana Tunggu Hunian (DTH).
"Belum ada informasi kapan akan dilakukan validasi oleh BNPB. Namun saat ini untuk 16 Kab/Kota sudah ditransfer Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk KK yang rumahnya diklasifikasi rusak berat,"urai Kadis Perhubungan yang rangkap Plt.BPBD NTT kini.
Sambungnya lagi, "saat ini kita dalam status Transisi Darurat Menuju ke Pemulihan, 6 Mei hingga 30 November 2021." (mmt)