Ketidakjelasan inilah membuat perhatian akses pelayanan publik seperti perbaikan jalan tak kunjung terjadi. Bahkan dalam dunia politik pun dari pemilu ke pemilu masyarakat merasa janji tak kunjung tiba oleh para politisi sewaktu bertarung dan ketika mendapat posisi baik sebagai legislatif ataupun eksekutif.
Semuanya terlihat tak jelas. Merasa tak pernah ditepati janji politik dan sedikit prihatin terhadap kehendak baik pemerintah, warga Nasipanaf akhirnya bersepakat membangun jalan dengan dana swadaya. Dana yang dihimpun dari setiap warga Nasipanaf dan sekitarnya.
Hasan Mansyur Koordinator pekerjaan perbaikan jalan ketika media mutiaratimur.net meminta keterangannya, ia mengatakan, "pekerjaan jalan ini yang pertama adalah swadaya murni dari masyarakat. Karena masyarakat sudah bosan memperjuangkan pembangunan jalan disini Kemudian yang kedua, kami sudah melakukan pekerjaan ini bermaksud sekaligus mengundang perhatian baik pihak legislatif maupun eksekutif tentang jalan Nasipanaf. Warga Nasipanaf juga adalah warga negara Indonesia yang selama ini mengharapkan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan, tetapi ternyata kami disini tidak bisa mendapat pelayanan semestinya terutama jalan ini. Jalan tersebut adalah satu-satunya jalan keluar masuk Nasipanaf bukan ada duanya. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak terkait untuk memperhatikannya."
Beliu meneruskan pendapatnya, "di wilayah lain jalannya walaupun penduduk tidak adapun dihotmix semua. Di sini dari Kabupaten datang bangun dicegah oleh pihak lain, dari Kota datang bangun dicegah oleh pihak Kabupaten. Karena itu dari dua wilayah ini (Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, red) harus duduk bersama memikirkan jalan keluar masalah tersebut. Kami di wilayah ini juga turut memberikan sumbangan yang besar baik bagi legislatif maupun eksekutif."
Sambil mengenangkan masa pemerintahan di Kota Kupang yang dipimpin Walikota Yonas Salean, Hasan menjelaskan dia pernah memimpin masyarakat untuk bertemu Pemerintah Kota Kupang tahun 2017 untuk pembangunan jalan tersebut. Respon Pemerintah Kota waktu itu baik dengan hendak menurunkan material untuk bangun aspal dijalan tersebut tetapi diklaim Kabupaten maka tidak jadi dibangun.
"Waktu Pak Yonas masih Walikota saya pimpin warga bertemu beliau dan meminta dikerjakan jalan ini. Lalu setelah itu dua hari kemudian Pak Yonas datang survei dan sosialisasi serta membuat rencana membangun hotmix. Ketika materialnya mau diturunkan pihak Kabupaten menglaim dan keberatan soal batas wilayah akhirnya tidak jadi. Padahal material itu turun diperkirakan dalam tempo dua hari pengerjaan selesai tetapi begitulah kondisi yang terjadi disini," tutur Hasan.
Hasan yang pernah menjadi pimpinan Forum Pembela Hak-hak Warga Nasipanaf tahun 2015 menurutnya, ia selalu mengamati persoalan jalan tersebut, namun yang terlihat tidak ada perhatian sama sekali akan akses jalan sebagai sarana transportasi bagi warga.
"Persoalan tidak dikerjakan jalan ini sebagai akibat dari dua hal. Pertama, adalah batas wilayah antara AURI dengan masyarakat dan kedua, batas pelayanan wilayah antara Pemerintahan Kota dan Kabupaten. Jalan ini akibat bukan persoalan satu-satunya, tetapi dampak dari kedua persoalan besar itu. Untuk persoalan ini kami juga sudah sampai datangkan Sinode Gereja untuk memberi masukan bagaimana cara menyelesaikan persoalan. Ternyata sampai hari ini ya semua hanya bisa mengharapkan dan menjanjikan tetapi tidak ada realisasinya. Sehingga hari ini kami dengan semangat gotong royong yang ada, karena kami di masyarakat yang merasakan penderitaan itu, sehingga dengan swadaya murni kami kerjakan jalan ini." Ujarnya.
Menurut Hasan, masyarakat sudah dua hari sejak Rabu, 08-07-2020 dan hari ini Kamis, 09-07-2020 telah melakukan pengurukan tanah sertu. Kalau pengurukan selesai maka hari Sabtu, 11-07-2020 akan dimulai dengan fluur atau pembuatan rabat. Pengerjaan jalan tersebut dengan rabat diprediksi sementara membutuhkan biaya material dan sebagainya sekitar Rp.40 juta-an. Dana sudah terkumpul sekitar Rp.10 juta dan kini sementara masih dihimpun sumbangan dari setiap warga masyarakat baik dari Nasipanaf maupun sekitarnya.
Mewakili masyarakat Nasipanaf pada kesempatan memberikan keterangan ke awak media ini, Hasan menaruh harapan kepada pemerintah kabupaten dan kota Kupang maupun Provinsi untuk peduli terhadap rakyatnya.
"Kita berharap kedepan pemerintah perlu beri perhatian terhadap jalan wilayah ini. Karena jalan merupakan kebutuhan utama dalam rangka kita menggerakan kebutuhan ekonomi, menggerakan kebutuhan pendidikan dan segala aspek kehidupan. Oleh karena itu tolong diperhatikanlah. Supaya jangan terkesan seperti daerah ini belum merdeka," tegasnya.
Berdasarkan hasil pantauan media ini di lapangan, pengerjaan jalan Nasipanaf tersebut terlihat melibatkan seluruh masyarakat Nasipanaf baik yang ber-KTP Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Warga yang sedang bekerja terlihat penuh semangat dan mereka berprinsip yang terpenting usaha ini menghasilkan akses jalan yang bagus dan membuka mata pemerintahan, legislatif dan eksekutif.
Mikhael Yato, tokoh masyarakat Nasipanaf, Kampung Bajawa mengatakan, "upaya warga berswadaya mengerjakan jalan sebagai bukti bahwa warga mempunyai kepedulian untuk berpartisipasi mendukung pemerintah dalam pembangunan. Hanya saja bagaimana kepekaan pemerintahan, legislatif atau eksekutif terhadap hak-hak warga memperoleh janji-janjinya. Terkesan daerah ini dibiarkan saja dan pada moment politik datang memberi janji tetapi tidak menempati setelah menjabat. Karena itu daripada menunggu janji politiknya, sebaiknya masyarakat berinisiatif nengambil langkah tersebut secara mandiri. Langkah pengerjaan jalan secara swadaya adalah mengamankan janji-janji politik mereka sebelum mereka membuktikan ke kami warga masyarakat."***(mt)