KUPANG,MT.NET- NIAT baik dan kepedulian para pemimpin di setiap level pemerintahan dalam mengurus warga masyarakat sebagai akibat dari semakin meluas dan menyebarnya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang semakin eskalatif patut diberi apresiasi. Namun upaya tersebut harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara bijak. Hindari gesekan sosial terutama di setiap batas wilayah antara kabupaten yang ada di Provinsi NTT.
Harapan tersebut diungkapkan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si kepada pers di Kupang, Sabtu (16/05/2020) malam. Saat itu Marius didampingi Ike Beauty Mauboy, juru bahasa isyarat dari Komunitas Tuli Kupang (KTK).
Marius yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT lebih lanjut mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada semua pemerintah daerah yang dengan caranya masing-masing berusaha untuk melindungi warganya dari penyebaran virus corona.
“Namun demikian kami mengamati perlu kiranya kerjasama yang baik; koordinasi yang baik diantara pemerintah kabupaten. Kita melihat contoh Manggarai Barat dan Manggarai. Kita memantau bahwa ada gesekan di tingkat masyarakat, khususnya di perbatasan antara wilayah. Nah, kita harapkan koordinasi dan kerjasama yang erat diantara kedua kepala daerah sehingga maksud baik dari masing-masing daerah itu tidak tercederai oleh gesekan-gesekan sosial yang ada di perbatasan,” jelas dia sembari berharap, “Persoalan keluar masuk lintas orang; lintas logistik; lintas barang antara wilayah kabupaten se NTT dan Kota Kupang kita harapkan bisa didesain dengan baik; bisa dikerjasamakan dengan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru di lapangan.”
Selain Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, sebut Marius, pihaknya juga menemukan kasus serupa terjadi di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. “Demikian juga kita memantau antara Pemkab Flotim dengan Pemkab Lembata. Ada kapal dari Lembata yang mau membawa spesimen swab menuju Kupang dan harus melalui Larantuka. Tetapi kapal tersebut tidak diizinkan untuk berlabuh. Kita harapkan persoalan-persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga penanganan Covid-19 di NTT berjalan dengan baik,” pintanya.
Penanganan Covid-19 di Provinsi NTT, sambung mantan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, tidak terjebak dalam ego wilayah. “Semua usaha kita baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot se NTT dalam rangka melindungi warganya. Karena itu, kita mengharapkan agar dalam menghadapi ancaman kemanusiaan ini, kita tidak terjebak dalam ego wilayah. Kita tidak masuk dalam suatu jebakan ego wilayah. Sehingga kita menutup diri dari wilayah lain. Ini justru bisa menimbulkan gesekan. Kita harapkan persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan baik melalui perundingan yang menguntungkan sehingga konsentrasi kita untuk menangani Covid-19 tidak terganggu oleh hal-hal lainnya,” tandas Marius.
Sambil menyetir arahan Presiden Joko Widodo, Marius berharap agar masyarakat di Provinsi NTT tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan baik yang ditetapkan WHO maupun otoritas pemerintah.
“Bapak Presiden dalam arahan yang selalu dipancarluaskan melalui televise dan media-media lain di seluruh Indonesia; selalu memberi pengarahan kepada kita semua, bagaimana perlunya koordinasi yang kuat diantara level-level pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Vrovinsi maupun kab/kota di seluruh Indonesia termasuk di NTT. Bapak Presiden juga menekankan bahwa untuk mencegah eskalasi penyebaran virus corona di Indonesia tentu termasuk di NTT; tidak ada cara lain selain kedisiplinan kita semua khususnya dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditetapkan WHO dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota,” ujarnya. ***(Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)