SIKKA, MUTIARA-TIMUR — Masyarakat Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, mempertanyakan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah mereka, terutama terkait belum beroperasinya RS Pratama Doreng secara penuh serta pemanfaatan kendaraan dinas dan ambulans yang dikaitkan dengan fasilitas kesehatan tersebut.
Persoalan ini menjadi perhatian karena di satu sisi masyarakat masih menghadapi keterbatasan ambulans, sementara di sisi lain terdapat kendaraan yang disebut diperuntukkan bagi pelayanan rumah sakit.
Warga meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai status, penempatan dan pemanfaatan kendaraan tersebut.
Bagi masyarakat Doreng, keberadaan RS Pratama Doreng seharusnya menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Namun, ketika rumah sakit belum beroperasi secara penuh sebagaimana yang diharapkan, masyarakat justru mempertanyakan bagaimana fasilitas pendukung yang telah tersedia dimanfaatkan.
Warga menyoroti keberadaan sejumlah kendaraan dinas yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, termasuk ambulans.
Masyarakat bahkan menyebut terdapat satu unit kendaraan dinas yang mengalami kecelakaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: jika rumah sakit belum beroperasi penuh, bagaimana sebenarnya mekanisme penggunaan dan pengelolaan kendaraan pendukung pelayanan kesehatan tersebut?
Di sisi lain, kebutuhan ambulans di Kecamatan Doreng masih menjadi persoalan. Salah satu yang disoroti masyarakat adalah ambulans Wualadu yang disebut mengalami kerusakan dan telah lama tidak dapat digunakan.
Menurut warga, kendaraan tersebut bahkan sudah berbulan-bulan tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika kondisi tersebut benar, persoalannya bukan lagi semata-mata soal kendaraan yang rusak. Ini menyangkut pelayanan publik dan keselamatan masyarakat.
Dalam situasi darurat, ambulans menjadi salah satu fasilitas penting untuk membawa pasien menuju fasilitas kesehatan atau melakukan rujukan.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah segera memastikan ketersediaan ambulans yang benar-benar siap digunakan ketika masyarakat membutuhkan.
Masyarakat juga mengaku pernah melihat kendaraan ambulans yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di wilayah Doreng terparkir di Puskesmas Habibola selama beberapa minggu. Setelah itu, menurut warga, kendaraan tersebut tidak lagi terlihat. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Jika RS Pratama Doreng belum beroperasi secara penuh, mengapa kendaraan ambulans yang merupakan bagian dari fasilitas pelayanan publik tidak dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan di Puskesmas Doreng dan Puskesmas Habibola?
Warga mengusulkan agar selama rumah sakit belum beroperasi, kendaraan ambulans yang tersedia dapat dioptimalkan untuk membantu pelayanan di dua puskesmas tersebut.
Tentunya, pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas, termasuk penanggung jawab, jadwal penggunaan dan standar operasional yang sesuai ketentuan.
“Kalau rumah sakitnya belum beroperasi, berikan dulu untuk membantu dua puskesmas di Kecamatan Doreng. Kalau tidak digunakan, untuk apa disimpan?” demikian kritik masyarakat.
Pertanyaan warga kemudian mengarah pada satu hal yang lebih mendasar: siapa sebenarnya yang berhak menikmati manfaat kendaraan tersebut? “Mobil itu milik siapa?” menjadi pertanyaan yang muncul dari masyarakat.
Bagi warga, apabila kendaraan tersebut dibeli atau diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat menggunakan anggaran negara, maka kendaraan tersebut pada prinsipnya harus digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat sesuai aturan yang berlaku.
Bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan bukan pula sekadar menjadi aset yang tersimpan tanpa memberikan manfaat optimal.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka di bawah instansi mana kendaraan tersebut ditempatkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana mekanisme penggunaannya dan sejauh mana kendaraan tersebut telah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Jangan Sampai Aset Tersedia, Pelayanan Justru Terbatas Persoalan ini menjadi ironi tersendiri. Di satu sisi, masyarakat masih membutuhkan ambulans untuk mengantar pasien.
Di sisi lain, terdapat kendaraan yang disebut berkaitan dengan fasilitas rumah sakit yang belum berjalan sebagaimana harapan masyarakat.
Jika informasi tersebut benar, pemerintah perlu melakukan evaluasi agar tidak terjadi aset publik yang tersedia tetapi manfaatnya belum maksimal dirasakan masyarakat.
Sebab keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berapa banyak kendaraan yang dibeli atau berapa banyak fasilitas yang dibangun.
Ukuran akhirnya adalah manfaat. Rumah sakit harus melayani. Ambulans harus siap digunakan ketika masyarakat membutuhkan.
Dan aset pemerintah harus dikelola secara efektif, transparan dan sesuai peruntukannya.
Masyarakat Doreng berharap pemerintah tidak menganggap pertanyaan tersebut sebagai bentuk serangan terhadap institusi.
Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik.
Warga meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai kondisi RS Pratama Doreng, status kendaraan dinas dan ambulans yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan, serta langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ambulans masyarakat di Kecamatan Doreng.
Jika memang kendaraan tersebut belum dapat digunakan untuk operasional rumah sakit karena rumah sakit belum beroperasi penuh, masyarakat berharap ada solusi agar aset tersebut tetap dapat memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat, sepanjang sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
Sebab bagi masyarakat Doreng, persoalannya sederhana. Mereka tidak membutuhkan aset pemerintah hanya untuk melihatnya tersedia. Mereka membutuhkan pelayanan yang benar-benar hadir ketika dibutuhkan.
Dan pada akhirnya, sebuah ambulans baru benar-benar berarti ketika mesinnya menyala untuk membawa pasien yang membutuhkan pertolongan. **arishalilintar
