"Fenomena menarik mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) evaluasi kualitas data kemiskinan ekstrem yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Kupang di Kelurahan Oetete. Ada peserta mengungkap adanya dugaan warga yang tiba-tiba mengaku miskin saat pendataan bantuan sosial dilakukan, sementara aparat RT dan RW justru tidak mengetahui siapa saja penerima bantuan di wilayahnya."
KUPANG – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Kupang menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi kualitas data kemiskinan ekstrem di Kelurahan Oetete. Kegiatan ini dipandu oleh Peneliti Muda Balitbangda, Dr. Malisye Sjioen, dan dihadiri para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan mengenai akurasi data penerima bantuan sosial mencuat. Salah seorang Ketua RT mengungkapkan bahwa saat program bantuan pemerintah dibuka, sering kali muncul warga yang sebelumnya tidak pernah terdata sebagai keluarga kurang mampu, namun mendadak mengaku miskin agar bisa memperoleh bantuan.
"Kalau sudah ada bantuan, tiba-tiba banyak yang merasa dirinya miskin. Sementara kami sebagai RT sering tidak dilibatkan dalam proses pendataan maupun penetapan penerima bantuan," ungkapnya dalam forum.
Menurutnya, minimnya pelibatan RT dan RW menyebabkan pemerintah di tingkat bawah tidak memiliki informasi mengenai siapa saja yang menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang terjadinya salah sasaran.
Peserta lainnya juga menyoroti persoalan pemanfaatan bantuan sosial. Dalam diskusi itu disebutkan adanya dugaan sebagian penerima bantuan menggunakan dana yang diterima bukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, melainkan untuk aktivitas yang tidak produktif, termasuk judi online.
Masukan tersebut menjadi perhatian serius Balitbangda Kota Kupang. Kepala Balitbangda Kota Kupang, Ir. Sofivie Y.N. Lukas, mengatakan seluruh temuan dan masukan masyarakat dalam FGD akan menjadi bahan kajian lebih lanjut.
Menurutnya, evaluasi ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu Pemerintah Kota Kupang memperbaiki kualitas data kemiskinan ekstrem sehingga program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Semua informasi yang muncul dalam diskusi ini akan kami kaji lebih mendalam. Data-data tersebut akan diverifikasi sehingga nantinya dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Kupang dalam melakukan perbaikan pendataan maupun penyaluran bantuan sosial," ujarnya.
FGD ini merupakan bagian dari upaya Balitbangda Kota Kupang untuk menghimpun informasi langsung dari masyarakat sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Pemerintah berharap melalui evaluasi tersebut, data kemiskinan ekstrem menjadi lebih akurat, transparan, serta mampu meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial. **usgo
