Maumere – Aspal di ruas jalan provinsi Tada Gahar, tepatnya yang menghubungkan Desa Mekeng Detun dan Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, nyaris tak lagi menyisakan fungsi sebagai jalur penghubung antar daerah. Di sejumlah titik, lapisan aspal terkelupas, badan jalan amblas, dipenuhi lubang besar dan hanya menyisakan batu serta tanah yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan, kerusakan terjadi hampir di sepanjang ruas jalan. Pengendara sepeda motor harus bermanuver menghindari lubang, sementara kendaraan roda empat terpaksa melaju perlahan untuk menghindari kerusakan.
Padahal, ruas alan provinsi Tada Gahar merupakan akses vital yang menghubungkan empat kecamatan, yakni Kangae, Bola, Doreng, dan Mapitara. Jalur tersebut menjadi urat nadi mobilitas masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian, menunjang aktivitas perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga akses menuju Kota Maumere.
Ironisnya, jalan yang setiap hari menjadi tumpuan ribuan warga itu justru terus dibiarkan rusak tanpa penanganan serius. Kerusakan yang terjadi bukan lagi sekadar lubang kecil, tetapi telah menghambat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan.
Martino Rifandi, warga Desa Mekeng Detun, Kecamatan Kangae, mengaku kecewa karena kondisi jalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya perbaikan yang berarti.
Kami sudah terlalu lama menunggu. Setiap tahun hanya ada harapan, tetapi kondisi jalannya justru semakin rusak. Kami merasa pemerintah seperti tutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang setiap hari melintas di sini," ujarnya.
Menurut Martino, saat musim hujan, lubang-lubang di badan jalan tertutup genangan air sehingga sangat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor.
Jangan tunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Jalan ini dipakai masyarakat dari empat kecamatan. Anak sekolah lewat sini, orang sakit lewat sini, hasil kebun juga diangkut lewat jalan ini. Tapi kondisinya seperti dibiarkan begitu saja," katanya.
Martino mengatakan, meski ruas Tada Gahar merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Sikka tidak seharusnya tinggal diam.
Kami meminta Bupati Sikka membangun komunikasi yang serius dengan Pemerintah Provinsi NTT agar jalan ini segera ditangani. Masyarakat tidak peduli siapa yang berwenang, yang mereka rasakan setiap hari adalah jalan yang rusak dan membahayakan," tegasnya.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Sikka mengoptimalkan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi NTT.
DPRD adalah wakil rakyat. Mereka memiliki fungsi kontrol dan berkewajiban membawa suara masyarakat. Kami berharap DPRD Kabupaten Sikka memperjuangkan persoalan ini kepada Pemerintah Provinsi NTT agar segera mendapat perhatian. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena buruknya infrastruktur," katanya.
Menurut Martino, kondisi jalan yang rusak menjadi ironi di tengah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang sedang memperketat penyaluran BBM bersubsidi melalui implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.
Menurut dia, pemerintah memiliki kewenangan mengatur masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk pembatasan akses BBM bersubsidi bagi kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan. Namun, pemerintah juga berkewajiban memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat, termasuk penyediaan infrastruktur jalan yang layak.
Kalau pemerintah bisa tegas menerapkan aturan pembelian BBM bersubsidi, seharusnya pemerintah juga tegas memperbaiki jalan yang menjadi kewenangannya. Jangan hanya rakyat yang diminta patuh terhadap aturan, sementara hak masyarakat atas jalan yang layak justru terus diabaikan," ujar Martino.
Ia menilai, jalan yang rusak membuat kendaraan lebih boros bahan bakar karena harus melaju pelan dan berulang kali menghindari lubang. Selain itu, biaya perawatan kendaraan juga semakin tinggi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh kondisi jalan Masyarakat akhirnya menanggung beban ganda. Di satu sisi akses BBM bersubsidi semakin diperketat, di sisi lain kami dipaksa melewati jalan rusak yang membuat kendaraan lebih boros dan cepat rusak. Kebijakan seharusnya tidak hanya menuntut kepatuhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang layak," katanya.
Masyarakat berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi ruas jalan tersebut secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Pada saat yang sama, warga meminta Bupati Sikka dan DPRD Kabupaten Sikka aktif membangun komunikasi politik dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar penanganan jalan Tada Gahar menjadi prioritas.
Foto-foto di lokasi memperlihatkan kondisi jalan provinsi Tada Gahar pada ruas Desa Mekeng Detun Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, yang dipenuhi lubang besar, aspal terkelupas, dan permukaan jalan bergelombang. Kerusakan tersebut menjadi potret buruk infrastruktur pada salah satu jalur strategis penghubung empat kecamatan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar tentang jalan berlubang atau kebijakan BBM bersubsidi. Yang dipersoalkan adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya. Ketika regulasi diterapkan secara tegas kepada masyarakat, warga berharap keseriusan yang sama juga ditunjukkan dalam memenuhi hak dasar mereka atas infrastruktur yang aman, layak, dan berkeadilan. Sebab, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya aturan yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana negara hadir menjawab kebutuhan masyarakat. **arishalilintar
