KUPANG – Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johanes D.B.B.K. Assan, S.Kom, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD Kota Kupang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 akan menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurut Johanes, seluruh masukan yang disampaikan DPRD merupakan bentuk pengawasan sekaligus dukungan bagi Pemerintah Kota Kupang untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, dan tepat sasaran.
"Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan rekomendasi DPRD Kota Kupang. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel," ujar Johanes, Senin (6/7/26).
Ia menjelaskan, sebagai perangkat daerah yang menangani urusan sosial, Dinas Sosial akan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efektivitas penyerapan anggaran juga akan terus ditingkatkan sehingga setiap program dapat berjalan sesuai target.
"Fokus kami adalah memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaan program dan penyerapan anggaran akan terus kami optimalkan," katanya.
Menanggapi rekomendasi DPRD terkait keterlambatan penyaluran bantuan sosial, Johanes mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kendala yang terjadi agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Dinas Sosial juga akan memperkuat peran operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat kelurahan maupun di lingkungan dinas sebagai ujung tombak pengelolaan data kesejahteraan sosial.
"Kami akan terus meningkatkan kapasitas dan responsivitas operator SIKS-NG agar mampu memberikan pelayanan yang komunikatif, cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta memastikan data penerima bantuan sosial selalu akurat dan mutakhir," jelasnya.
Terkait pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Johanes menyampaikan bahwa Dinas Sosial akan memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban pengelolaan TPU. Selain itu, pemerintah juga telah mengusulkan perbaikan akses jalan dan penerangan menuju TPU Damai Fatukoa guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Mengenai usulan DPRD agar Program Liang Lahat Gratis dikembangkan menjadi layanan yang lebih lengkap, Johanes mengatakan pihaknya akan mengajukan usulan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Kami memahami harapan masyarakat agar program ini tidak hanya menyediakan liang lahat, tetapi juga mencakup penggalian hingga penyelesaian makam. Usulan tersebut akan kami sampaikan kepada TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran," ungkapnya.
Di sisi lain, Dinas Sosial juga terus mendorong pembangunan gedung kantor yang lebih representatif. Perencanaan pembangunan telah disiapkan dan akan kembali diusulkan dalam penganggaran Tahun 2027 sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami optimistis, melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, kualitas pelayanan sosial akan terus meningkat sehingga manfaat program pemerintah benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang membutuhkan," tutup Johanes. **go
