Maumere – Kerusakan ruas jalan penghubung Waipare, Bola, Doreng hingga Mapitara kembali memicu sorotan publik. Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sikka itu dinilai semakin memprihatinkan dan membahayakan pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat yang setiap hari melintas.
Pantauan media di lapangan menunjukkan kerusakan parah terlihat di jalur Waipare pada beberapa titik mulai dari wilayah Mekeng Detun hingga Desa Blatatatin, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Aspal di sejumlah titik tampak terkelupas, badan jalan dipenuhi lubang besar, retakan memanjang, serta genangan air yang menutupi kerusakan saat hujan turun.
Di wilayah Kecamatan Bola, beberapa titik jalan dilaporkan mulai mengalami longsor dan pengikisan badan jalan yang mengancam keselamatan pengguna kendaraan. Sementara di Kecamatan Doreng, kerusakan paling mengkhawatirkan terlihat di wilayah Karagogo dan Desa Nenbura, di mana sebagian badan jalan dilaporkan nyaris putus akibat abrasi dan longsor yang terus terjadi saat musim hujan maupun gelombang pasang.
Kondisi tersebut membuat para pengendara terpaksa memperlambat kendaraan secara ekstrem karena ruas jalan di sejumlah titik nyaris tidak layak dilalui. Kerusakan yang telah berlangsung cukup lama itu dinilai belum mendapat penanganan serius dan menyeluruh dari pemerintah daerah.
Situasi tersebut bahkan memunculkan praktik pungutan liar berkedok perbaikan jalan. Di beberapa titik ruas jalan rusak, pengguna kendaraan diminta memberikan uang seribu hingga dua ribu rupiah oleh warga yang berjaga di lokasi.
Sebagian masyarakat menilai praktik itu muncul akibat kekecewaan warga yang terlalu lama menunggu perhatian pemerintah terhadap kerusakan jalan yang bertahun-tahun dibiarkan. Namun di sisi lain, pungutan tersebut juga memunculkan keresahan karena dilakukan tanpa pengelolaan yang jelas dan tidak memiliki dasar resmi.
“Kalau jalan bagus, tidak mungkin ada pungutan seperti ini. Rakyat terpaksa cari cara sendiri karena pemerintah seperti tutup mata,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kekecewaan masyarakat tidak hanya diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka, tetapi juga kepada anggota DPRD dari daerah pemilihan Waipare, Bola, Doreng hingga Mapitara yang dinilai belum maksimal memperjuangkan kondisi infrastruktur di wilayah mereka sendiri.
Warga menilai para wakil rakyat lebih sering hadir saat momentum politik dibanding turun langsung melihat kondisi masyarakat yang setiap hari harus menghadapi jalan rusak untuk bekerja, membawa hasil pertanian, bersekolah maupun mengakses layanan kesehatan.
“Kalau DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat, mestinya mereka paling depan bersuara soal jalan rusak ini. Jangan tunggu masyarakat marah baru turun lapangan,” kata warga lainnya.
Bagi masyarakat, kerusakan ruas Waipare, Mekeng Detun, Bola, Doreng hingga Mapitara bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur semata, melainkan simbol lambannya kehadiran pemerintah di wilayah selatan Kabupaten Sikka.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sikka bersama DPRD segera turun langsung melihat kondisi di lapangan dan melakukan perbaikan permanen sebelum kerusakan semakin parah serta memicu kecelakaan lalu lintas. **arishalilintar
