Mutiara Timur – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Gorontalo melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Gorontalo, Gunawan, menilai pemerintah daerah terkesan hanya fokus melakukan pembenahan infrastruktur di kawasan yang akan menjadi pusat pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan XVII, sementara sejumlah akses jalan masyarakat di wilayah lain masih dalam kondisi rusak parah.
Dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026), Gunawan menyebut pola pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini cenderung bersifat “kejar tayang” demi kepentingan seremonial menjelang agenda nasional tersebut.
“Kami melihat ada praktik ketimpangan pembangunan. Jalan di sekitar lokasi PENAS di Limboto diperbaiki besar-besaran, tetapi di wilayah lain masyarakat masih harus menghadapi jalan rusak setiap hari,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti kondisi Jalan Rocki Katili di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, yang menurutnya hingga kini belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
Menurut Gunawan, kerusakan jalan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejumlah pengemudi ojek online maupun bentor disebut mulai menghindari jalur tersebut karena tingginya risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan.
“Rakyat setiap hari bertaruh nyawa melewati jalan rusak. Sementara pemerintah sibuk mempercantik kawasan tertentu demi menyambut tamu nasional,” katanya.
Selain mengkritik pemerintah kabupaten, GMNI juga menyinggung peran pemerintah desa yang dinilai lebih aktif mendata rumah warga untuk kebutuhan penginapan peserta PENAS dibanding memperjuangkan persoalan infrastruktur masyarakat.
“Keluhan masyarakat soal jalan rusak seolah hanya dijawab dengan alasan administrasi dan surat-menyurat. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata,” tegas Gunawan.
Dalam pernyataannya, GMNI Kabupaten Gorontalo menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah. Pertama, mendesak Dinas Pekerjaan Umum segera memperbaiki Jalan Rocki Katili dan sejumlah titik jalan rusak lainnya tanpa menunggu agenda nasional. Kedua, meminta transparansi anggaran pemeliharaan jalan yang dinilai terpusat di lokasi tertentu. Ketiga, mendesak evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah terkait pemerataan pembangunan.
GMNI juga menyatakan siap melakukan konsolidasi massa apabila pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah konkret terhadap persoalan tersebut.
“Pembangunan adalah hak masyarakat. Pemerintah tidak boleh hanya hadir ketika ada agenda besar, tetapi harus memastikan seluruh rakyat mendapatkan perhatian yang sama,” tutup Gunawan. **ah
