Maumere — Potret memprihatinkan dunia pendidikan kembali terlihat di Kabupaten Sikka. Yustina Yuniarti, guru honorer di SDK Wukur, Desa Sikka, Kecamatan Lela, menjalani pengabdian panjang dengan kondisi yang jauh dari kata layak.
Selama kurang lebih 11 tahun mengabdi sejak 2016, guru kelas V yang akrab disapa Ibu Yun ini hanya menerima honor sebesar Rp150 ribu per bulan. Bahkan, pada 7 hingga 8 tahun pertama masa pengabdiannya, ia hanya memperoleh gaji sekitar Rp15 ribu per bulan.
Tidak hanya soal penghasilan yang minim, perjuangan Ibu Yun juga terlihat dari akses menuju sekolah yang penuh tantangan. Setiap hari, ia harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 6 kilometer dari rumahnya menuju SDK Wukur.
Perjalanan tersebut bukan hal mudah. Ia harus melewati jalan berbatu, perbukitan terjal, pinggiran jurang, hingga menyusuri kawasan hutan dan pesisir pantai. Kondisi medan yang ekstrem membuatnya harus beberapa kali beristirahat di tengah perjalanan. Ia bahkan memilih menggunakan sandal jepit agar lebih mudah menyesuaikan langkah di jalur yang sulit dilalui.
“Saya mengajar di SDK Wukur ini sudah 11 tahun sampai sekarang. Setiap pagi saya berjalan kaki dari Sikka menuju sekolah melewati bebatuan, jalan rusak, hutan-hutan, dan juga pantai. Jaraknya sekitar 6 kilometer,” ungkap Yustina saat diwawancarai, Senin (4/5/2026).
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan risiko, semangatnya untuk mendidik anak-anak di pelosok tidak pernah padam. Baginya, pendidikan adalah panggilan pengabdian yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
Kisah perjuangan tersebut kemudian mendapat perhatian dari anggota DPRD Kabupaten Sikka, Yoseph Karmanto Eri yang akrab disapa Manto Eri. Politisi PKB yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB, Ketua Komisi I DPRD Sikka, serta mantan Wakil Ketua DPRD Sikka periode 2019–2024 itu mengaku tersentuh setelah mengetahui kondisi yang dialami Ibu Yun.
Sebagai bentuk kepedulian awal, Manto Eri langsung meminta nomor rekening Yustina untuk memberikan bantuan pribadi.
“Saya minta nomor rekeningnya Ibu Yustina, kami membantu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan selama satu tahun ke depan, terhitung mulai Juni 2026 hingga Juni 2027.
“Untuk sementara, kami membantu Ibu Yun selama satu tahun. Ini bentuk kepedulian sambil kami perjuangkan dalam kebijakan anggaran agar ada solusi yang lebih permanen,” katanya.
Menurutnya, persoalan guru honorer bukan sekadar kasus individual, melainkan persoalan struktural yang harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah.
“Banyak guru honorer lain yang mengalami hal serupa. Karena itu, kami akan dorong agar persoalan ini masuk dalam prioritas pembahasan anggaran daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Yustina mengaku terharu atas perhatian yang diberikan. Di tengah keterbatasan yang selama ini ia jalani, bantuan tersebut menjadi secercah harapan baru.
“Saya sangat bersyukur. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi juga harapan bahwa nasib kami diperhatikan,” ucapnya.
Kisah ini kembali membuka mata publik bahwa di balik upaya mencerdaskan generasi bangsa, masih ada guru yang berjuang dalam kondisi serba terbatas, bahkan harus mempertaruhkan keselamatan setiap hari, dengan imbalan yang jauh dari kata layak.
Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah agar kesejahteraan guru honorer benar-benar menjadi perhatian serius dalam kebijakan anggaran ke depan. **arishalilintar
