Maumere - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen pemerintah daerah membangun sistem penyiapan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dari hulu ke hilir di NTT, mulai dari pelatihan, sertifikasi hingga keberangkatan langsung ke negara tujuan tanpa melalui daerah lain.
Komitmen itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Musubu di Kabupaten Sikka, Jumat (17/4/2026), yang bekerja sama dengan STIKES St. Elisabeth Keuskupan Maumere dalam pelatihan tenaga kesehatan dan bahasa Jepang.
“Jepang adalah salah satu negara dengan standar tinggi untuk pekerja. Mencari orang Indonesia yang masuk standar Jepang itu sulit sekali. LPK Musubu ini salah satu pintu yang kita buka untuk persiapan anak-anak ke Jepang,” kata Gubernur.
Namun, ia menegaskan bahwa peluang kerja luar negeri tidak boleh hanya bertumpu pada satu negara dan satu sektor. Pemerintah daerah, menurutnya, harus segera melakukan diversifikasi pelatihan sesuai kebutuhan global.
“Kita mesti diversifikasi pelatihan ini, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga pertanian, otomotif, perikanan dan kelautan. Potensi ini kita asah, olah, dan maksimalkan. LPK Musubu bantu Pemda Sikka dan Provinsi NTT, perkuat sektor kesehatan sekaligus buka sektor lain,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti kecenderungan lama penempatan PMI asal NTT yang masih terfokus ke Malaysia. Ia secara tegas meminta agar pola tersebut diubah dan mulai membuka peluang ke negara-negara dengan standar dan perlindungan yang lebih baik.
“Kita jangan lagi berpikir Malaysia, Malaysia, Malaysia. Kalau saya boleh menentukan, Malaysia ini stop saja. Kita harus cari negara-negara yang lebih baik,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah negara potensial yang perlu dimaksimalkan, seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, hingga negara-negara di Eropa dan Amerika.
“Peluang itu besar sekali, apalagi untuk perawat dan tenaga teknis. Kita punya potensi, tapi harus disiapkan dengan baik,” katanya.
Gubernur bahkan mengungkap pengalaman saat berada di Eropa, dimana ada permintaan hingga 1.000 tenaga montir dari Indonesia yang sulit dipenuhi karena keterbatasan tenaga terampil.
“Cari 1.000 montir saja kita susah. Padahal industrinya ada, kebutuhannya besar. Ini peluang, tapi kita belum siap,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTT menargetkan seluruh proses administrasi dan teknis PMI dapat diselesaikan di daerah sebelum keberangkatan.
“Kita mau semua proses selesai di NTT. Jadi mereka berangkat dari sini langsung ke negara tujuan, tidak lagi urus macam-macam di luar NTT,” tegas Gubernur.
Selama ini, PMI asal NTT umumnya harus transit di daerah lain seperti Batam atau Nunukan, yang dinilai rawan praktik ilegal dan TPPO.
“Kalau semua selesai di sini paspor, sertifikasi, pelatihan maka kita bisa tekan risiko TPPO. Orang berangkat langsung dari NTT ke perusahaan tujuan,” katanya.
Pemprov NTT juga tengah menyiapkan pembukaan jalur penerbangan internasional langsung dari Kupang, termasuk rencana rute ke Singapura, Malaysia hingga Darwin, Australia, sebagai pintu keluar resmi PMI.
“Tidak harus langsung besar. Kita bisa mulai dengan pesawat kecil, yang penting statusnya internasional. Ini bagian dari sistem yang kita bangun,” ujarnya.
Gubernur menekankan bahwa keberhasilan penempatan PMI tidak hanya ditentukan oleh pelatihan, tetapi juga kesiapan ekosistem, termasuk peran keluarga.
“Kita butuh ekosistem yang rapi. Orang tua juga harus berperan, jangan tunggu anaknya sudah siap berangkat baru ikut terlibat,” katanya.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Sikka mengaktifkan seluruh potensi pendidikan dan pelatihan, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai kota pelajar di Flores.
“Sikka ini kota pendidikan. Sekolah, rumah sakit, pelatihan otomotif semua harus diaktifkan. LPK Musubu bisa jadi pintu akhir yang menyiapkan tenaga kerja ke berbagai sektor,” ujarnya.
Khusus sektor kesehatan, Gubernur menyebut peluang global sangat besar, terutama untuk tenaga perawat.
“Satu tahun kebutuhan perawat di dunia bisa sampai 14 juta. Ini peluang besar untuk NTT,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang, dengan ratusan rumah sakit yang membutuhkan tenaga kerja, termasuk rumah sakit dengan kapasitas dan kualitas tinggi.
Untuk mengatasi kendala biaya pelatihan, Gubernur menyebut pemerintah telah menyediakan skema Kredit Usaha Rakyat khusus PMI (KUR PMI) melalui Bank NTT.
“Bagi yang kesulitan biaya, bisa manfaatkan KUR PMI. Negara sudah siapkan sekitar Rp50 miliar melalui Bank NTT,” katanya.
Recruitment Partnership Director LPK Musubu, Vonny Francis Yuki, mengatakan lembaganya saat ini mampu mengirim sekitar 50 pekerja asal NTT ke Jepang setiap tahun.
Ia mengakui, keberadaan LPK Musubu tidak lepas dari dukungan Gubernur NTT, terutama dalam proses perizinan di awal pendirian.
“Kami sempat kesulitan urus izin, tapi dengan dukungan Bapak Gubernur, akhirnya LPK Musubu bisa berdiri dan berjalan sampai sekarang,” ujarnya.
Menurut Vonny, pekerja asal NTT memiliki karakter yang menjadi nilai tambah di pasar kerja internasional.
“Mereka dikenal setia, tulus, dan rendah hati. Itu yang membuat mereka diminati,” katanya.
Ia berharap kerja sama dengan STIKES St. Elisabeth terus diperkuat agar semakin banyak tenaga kesehatan asal NTT yang bisa bekerja secara legal di luar negeri.
Sementara itu, Bupati Sikka, Juventus Yoris Prima Kago, menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan LPK Musubu sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan akan mengarahkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem ke pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan dan akses kerja yang lebih luas.
“Kami dorong anak-anak dari keluarga miskin ekstrem masuk ke pendidikan vokasi, supaya punya skill dan bisa bekerja, termasuk ke luar negeri,” ujarnya.
Bupati juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi NTT agar Sikka sebagai daerah dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di Flores dapat menjadi pusat pengembangan SDM unggul.
Kunjungan ini mempertegas arah kebijakan Pemprov NTT yang tidak sekadar membuka peluang kerja luar negeri, tetapi membangun sistem terintegrasi berbasis daerah agar manfaat ekonomi dan perlindungan pekerja dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. **op
