Menurutnya, isu sampah masih menjadi persoalan krusial yang harus ditangani secara serius dan berkelanjutan. Karena itu, DPRD akan memasukkan persoalan tersebut sebagai salah satu agenda strategis dalam pembahasan LKPJ.
“Kita akan melihat berbagai aspek yang menjadikan masalah ini strategis untuk direkomendasikan kepada Wali Kota dan seluruh jajaran. Sampah menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Selain itu, infrastruktur dasar seperti lampu jalan juga menjadi aspirasi masyarakat yang terus disuarakan dan perlu mendapat perhatian lebih dalam perencanaan anggaran ke depan.
Richard menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu dilengkapi dan disempurnakan agar pelayanan publik semakin optimal.
Ia mengakui, terdapat sejumlah keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun, komunikasi aktif antara DPRD dan pemerintah kota terus dilakukan untuk mencari solusi, termasuk menggali potensi ruang fiskal daerah.
“Kita terus berkoordinasi dengan Pak Wali Kota untuk melihat ruang fiskal yang bisa dimaksimalkan, terutama dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Selain optimalisasi PAD, pihaknya juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan beban APBD dapat dialihkan untuk menutup berbagai kebutuhan prioritas di daerah.
“Pemerintah pusat sudah membuka ruang bagi daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran. Ini harus dimanfaatkan agar APBD bisa lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Richard juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah diterapkan, termasuk pembatasan belanja ASN. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak pada seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Akan ada efisiensi, termasuk pada penggunaan BBM, listrik, hingga penerapan Work From Home (WFH). Ini langkah untuk menekan pengeluaran,” katanya.
Ia menegaskan, hasil efisiensi anggaran tersebut harus diarahkan untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Anggaran yang bisa dihemat harus kita alokasikan kembali untuk hal-hal yang lebih penting, seperti penanganan sampah dan perbaikan infrastruktur,” pungkasnya. **go
