Kupang, mutiara-timur.com – Kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan di Taman Nasional Komodo hingga 1.000 orang per hari menuai sorotan tajam dari WALHI NTT.
Organisasi lingkungan tersebut menilai, kebijakan pembatasan ini berpotensi melahirkan bentuk baru ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat lokal di kawasan wisata unggulan Labuan Bajo.
Direktur WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari model pembangunan pariwisata yang sejak awal dinilai eksploitatif dan abai terhadap daya dukung lingkungan.
Menurutnya, lonjakan kunjungan wisatawan yang kini dijadikan alasan pembatasan bukanlah terjadi secara alami, melainkan akibat kebijakan pemerintah yang mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas.
“Pembangunan infrastruktur besar-besaran, promosi masif, serta pembukaan ruang investasi yang luas justru menciptakan tekanan terhadap ekosistem. Lalu sekarang direspons dengan pembatasan,” ujarnya.
Berpotensi Jadi Pariwisata Eksklusif
WALHI NTT menilai, skema pembatasan wisata ini berisiko mengarah pada pariwisata eksklusif yang hanya bisa diakses kelompok tertentu.
Dalam praktiknya, pembatasan jumlah pengunjung sering kali diikuti kenaikan harga tiket serta dominasi operator wisata besar. Dampaknya, wisatawan domestik dan pelaku usaha kecil berpotensi tersingkir.
“Ini bukan sekadar soal pembatasan, tapi tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan,” tegas Yuvensius.
Masyarakat Lokal Terancam Kehilangan Penghidupan
Lebih jauh, WALHI NTT menyoroti dampak langsung terhadap masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada aktivitas wisata.
Nelayan, pemandu wisata lokal, hingga pelaku UMKM disebut sebagai kelompok paling rentan terdampak akibat kebijakan ini. Penurunan jumlah kunjungan dinilai bisa berujung pada berkurangnya pendapatan mereka, tanpa adanya skema perlindungan yang jelas.
Dinilai Tidak Menyentuh Akar Masalah
WALHI NTT juga menilai pendekatan konservasi yang diambil pemerintah masih bersifat teknokratis dan belum menyentuh akar persoalan.
Pembatasan berbasis kuota dinilai tidak akan efektif tanpa pengendalian terhadap ekspansi industri pariwisata, termasuk aktivitas kapal wisata massal serta investasi skala besar yang selama ini menjadi sumber tekanan ekologis.
Desak Evaluasi Total Kebijakan Pariwisata
WALHI NTT mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh seluruh kebijakan dan proyek pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan, dengan menjunjung prinsip keadilan sosial dan ekologis.
“Pembatasan wisata tidak boleh jadi solusi instan atas krisis yang diciptakan kebijakan itu sendiri,” tegas Yuvensius.
Ia menambahkan, tanpa perubahan mendasar, kebijakan ini hanya akan memindahkan masalah dan memperdalam ketimpangan.
“Jika konservasi hanya membatasi manusia tanpa membatasi kapital, maka itu bukan perlindungan alam, melainkan pengamanan investasi,” pungkasnya. **go
