SIKKA, MOF, Mutiara Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi dan kualitas belajar siswa, hingga kini belum sepenuhnya menjangkau wilayah kepulauan di Kabupaten Sikka. Anak-anak sekolah di sejumlah desa terpencil masih menanti realisasi program yang selama ini lebih dahulu berjalan di wilayah perkotaan.
Di beberapa sekolah dalam kota, program MBG telah dilaksanakan dan mulai dirasakan manfaatnya oleh para siswa.
Namun, kondisi berbeda terlihat di desa-desa kepulauan seperti Perumaan, Koja Doi, Koja Gete, Pemana, Gunung Sari, dan Semparong. Hingga saat ini, belum tampak adanya pembangunan dapur gizi maupun persiapan teknis lainnya sebagai tanda dimulainya program tersebut.
Di ruang-ruang kelas sederhana di wilayah kepulauan, anak-anak hanya bisa mendengar kabar tentang MBG sebagai cerita dari kota. Sementara itu, kebutuhan makan sehari-hari masih bergantung pada bekal seadanya atau uang saku yang diberikan orang tua. Mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai nelayan dan petani dengan penghasilan yang tidak menentu.
Seorang tokoh masyarakat kepulauan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa masyarakat tidak mempersoalkan keberadaan program tersebut.
Namun, mereka berharap adanya pemerataan dan prioritas bagi daerah yang secara ekonomi dan akses tergolong terbatas.
“Jangankan menikmati makanan bergizi gratis, tanda-tanda pembangunan dapur MBG saja belum terlihat di wilayah kami,” ujarnya.
Di kalangan siswa sendiri, harapan itu kerap muncul dalam percakapan sederhana.“Kawan, kapan makan bergizi gratis sampai ke kepulauan?” tanya seorang siswa kepada temannya.“Sabar saja kawan, mungkin masih berputar di kota,” jawab yang lain dengan nada setengah bercanda. “Sementara kita makan ubi kering dan ikan kering dulu. Gratis memang, tapi belum tentu bergizi.”
Percakapan tersebut menggambarkan harapan sekaligus kegelisahan yang dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Bagi mereka, program MBG bukan sekadar kebijakan, melainkan kebutuhan nyata yang dinanti. Secara prinsip, program MBG ditujukan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Oleh karena itu, sejumlah pihak menilai bahwa daerah terpencil dan kepulauan seharusnya menjadi prioritas pelaksanaan, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lebih terbatas dibandingkan wilayah perkotaan.
Di kota, sebagian orang tua siswa berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), pegawai swasta, maupun pengusaha. Sementara di kepulauan, mayoritas menggantungkan hidup pada hasil laut dan pertanian. Perbedaan kondisi ini memunculkan harapan agar kebijakan pembangunan dapur MBG dapat dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan.
Masyarakat kepulauan berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memastikan pemerataan pelaksanaan program. Mereka tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat program yang telah dijanjikan.
Jika ketimpangan ini terus berlanjut, kekhawatiran akan muncul bahwa program MBG hanya terpusat di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di pelosok dan kepulauan menjadi penonton.
Anak-anak di pulau berharap suara mereka didengar bahwa hak atas gizi yang layak dan kesempatan belajar yang setara adalah milik seluruh siswa tanpa terkecuali. **arishalilintar
