KUPANG – Pemerintah Kota Kupang berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp8,6 miliar dari kegiatan Pekan Panutan Pajak Daerah Tahun 2025 yang resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., Kamis (10/7/2025) di halaman Kantor Camat Alak.
Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari satu bulan, dari 3 Juni hingga 8 Juli 2025, menyasar enam kecamatan dan melibatkan langsung masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Inovasi ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga terhadap kewajiban membayar pajak.
“Dulu masyarakat harus datang ke kantor, sekarang kita yang mendatangi mereka. Inilah makna sejati dari to govern is to serve: memerintah adalah melayani,” ujar Serena.
Seremoni penutupan ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari perwakilan Bank Indonesia NTT, tokoh agama, jajaran camat dan lurah, lembaga keuangan, hingga para ketua RT, RW, dan LPM se-Kecamatan Alak.
Serena menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat wajib pajak yang telah menunjukkan semangat kolektif dalam membangun kota melalui kontribusi nyata.
Tak hanya soal pajak, Pemerintah Kota Kupang juga mendorong pertumbuhan ekonomi lewat program unggulan Saboak Sunday Market. Dalam tiga pekan pertama, perputaran uang UMKM di kegiatan tersebut mencapai lebih dari Rp477 juta, dengan partisipasi lebih dari 100 pelaku usaha kecil setiap minggu.
“Saya cari CSR, Pak Wali Kota sisir anggaran. Semua demi satu hal: ekonomi rakyat hidup. Ini bukan janji, tapi kerja konkret,” tegas Serena.
Dalam kesempatan itu, Pemkot juga menyalurkan dana operasional untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi masyarakat. Rinciannya antara lain:
LPM: Rp7.500.000
RT: Rp5.750.000
RW: Rp5.500.000
Karang Taruna: Rp4.000.000
Kelurahan Siaga: Rp3.500.000
Dasawisma: Rp2.750.000
Serena menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kupang terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan pajak. Pembayaran kini bisa dilakukan secara online tanpa ribet, dan proses pengawasan melibatkan langsung KPK RI serta aparat penegak hukum.
Kepala Bapenda Kota Kupang, Pah B. S. Messakh, S.STP., M.Si., memaparkan bahwa dari total investasi program sebesar Rp60 juta, penerimaan daerah mencapai lebih dari Rp8 miliar.
“Kami buktikan, dengan anggaran kecil dan strategi yang tepat, hasil bisa luar biasa. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci,” ungkap Pah.
Program ini juga menjadi bagian dari proyek perubahan dalam pelatihan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II, di mana Bapenda menjalin kerja sama strategis dengan perbankan nasional seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI untuk mendekatkan kanal pembayaran pajak ke masyarakat. *(go)
"Pelayanan publik Kupang kini makin dekat, mudah, dan berdampak langsung."
"Bayar pajak bukan lagi beban, tapi kontribusi nyata untuk membangun Kota Kupang bersama."