Roy Riwu Kaho Ketua Komisi II: UMKM Jangan Dipersulit, DPRD Siap Jadi Jembatan Rakyat dan Pemerintah

Kupang — Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang, Roy Riwu Kaho, angkat bicara terkait kisruh penertiban pedagang UMKM di Kelurahan Nefonaek. Dalam pernyataannya, Selasa malam, (17/6) kepada media Roy menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama Ketua DPRD Kota Kupang untuk menindaklanjuti kejadian tersebut dan menyaksikan langsung kondisi para pelaku usaha kecil di lapangan.

“Pada prinsipnya, kami melihat dengan jelas situasi di lapangan. Banyak yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD, termasuk bahwa pemerintah kota di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota saat ini tengah berupaya keras untuk mendorong intervensi anggaran guna peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Roy Riwu Kaho.

Ia menegaskan bahwa Komisi II DPRD akan segera membangun komunikasi intensif dengan pemerintah kota untuk mencari solusi win-win bagi para pelaku UMKM, khususnya yang terdampak oleh kebijakan penertiban.

“Kami minta supaya masyarakat kecil jangan lagi dipersulit. Jika ada potensi pendapatan dari aktivitas UMKM seperti ini, kenapa tidak didukung saja? Intervensi anggaran bisa diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung,” tegasnya.

Roy juga menyampaikan apresiasi kepada para warga dan pelaku usaha di lokasi kejadian yang telah menyikapi polemik ini dengan bijaksana dan terbuka terhadap dialog.

“Kami sangat apresiasi. Diskusi dengan mama-mama pedagang tadi berjalan baik, hangat, dan penuh kesadaran. Ini hal yang positif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Roy mengimbau agar masyarakat tidak berpikir bahwa tindakan penertiban yang dilakukan adalah perintah langsung dari wali kota atau wakil wali kota.

“Jangan sampai masyarakat salah paham. Bisa jadi pimpinan tertinggi di kota ini bahkan belum tahu secara detail soal tindakan lapangan. Maka itu penting bagi kita untuk tarik benang merah persoalan ini dan cari penyelesaian terbaik,” tuturnya.

Rencananya, DPRD akan menggelar pertemuan lanjutan bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Lurah Nefonaek, dan Camat setempat untuk menyelesaikan konflik ini secara adil dan konstruktif.

Roy Riwu Kaho menutup dengan penegasan bahwa pemerintahan saat ini memiliki komitmen kuat untuk mendukung perkembangan UMKM, dan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. *(go)

Iklan

Iklan