Kupang — Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang, Dicky Tallo, pada Selasa malam, (17/6) angkat bicara soal kisruh antara pemerintah dan warga terkait penertiban pedagang salome di Nefonaek, yang turut melibatkan keluarga Natun sebagai pemilik rumah dan tanah. Dalam kunjungan ke lokasi pada Selasa siang, Tallo menegaskan bahwa peristiwa ini tidak seharusnya terjadi apabila pemerintah menjalankan pendekatan yang humanis dan komunikatif.
“Kami dari lembaga DPRD sudah sepakat untuk mengambil alih persoalan ini. Memang kami datang ke sini usai pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kami melihat tidak ada persoalan yang luar biasa,” ujar Dicky Tallo di hadapan warga dan awak media.
Tallo menyayangkan tindakan Satpol PP yang dinilai represif tanpa pendekatan edukatif terhadap pelaku usaha kecil. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah sebagai pembina, bukan penindas.
“Kalau ada pelanggaran, pemerintah—dalam hal ini Satpol PP—seharusnya hadir dengan cara yang lebih bersuasana, lebih mengedukasi. Jangan tiba-tiba datang dan membongkar atau menutup usaha,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi di balik aksi penertiban tersebut, mengingat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang saat ini tengah gencar mendorong pertumbuhan UMKM.
“Ini jelas bertolak belakang dengan semangat pemberdayaan UMKM. Di satu sisi pemerintah kota mengkampanyekan dukungan terhadap usaha kecil, tapi di sisi lain justru menekan mereka,” tambah Tallo.
Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, Dicky Tallo mengusulkan dialog terbuka dan solusi bersama. Ia mengonfirmasi bahwa pihak DPRD akan menggelar pertemuan lanjutan bersama pemerintah dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar.
“Kita akan duduk bareng besok. Harapannya, kasus ini menjadi contoh agar tidak terjadi di lokasi UMKM lain. Jika ada masalah, mari duduk bersama, berdiskusi, dan cari solusi,” pungkasnya. *(go)