Mutiara Timur.net// MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTT tahun 2022 pada Senin (25/4) di Hotel Aston Kupang, Stunting, Kematian Ibu Anak dan Kemiskinan di NTT masih menjadi isue sentral nan seksi pada pembangunan NTT ke depan.
Pada Forum bermartabat ini tampil 3 narasumber, Dr. Sugeng Haryono dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dr. Slamet Sudarsono, Deputi Polhukam Bappenas dan Viktor B. Laiskodat, Gibernur NTT yang senantiasa mengangkat tiga isue tersebut dan menjadi rekomendasi untuk diperhatikan dalam memperbaiki situasi dan kondisi provinsi Nusa Tenggara Timur menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin.
Seperti yang dipantau media ini ketiga isue menjadi bagian dari sajian ketiga narasumber secara kompherensif.
Dr. Sugeng Haryono sebagai pembicara pertama terlepas dari berbagai materi lain terkait perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan di NTT, tapi paling tidak ada beberapa hal yang disentilnya menyangkut stunting, kematian ibu dan anak serta kemiskinan di NTT.
Stuting di NTT menurut Dr. Sugeng yang mengawali dengan mengangkat tujuan dari Musrenbang tersebut. Menurut Sugeng, Musrenbang Provinsi NTT bertujuan: Pertama, menyelaraskan program pembangunan dan kebijakan Pemerintahan Provinsi dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional, serta hasil Musrenbang program pembangunan kabupaten kota se- NTT. Kedua, menampung usulan masyarakat kegiatan dan program kepada provinsi pada forum konsultasi publik pembangunan provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ketiga, mempertajam indikator dan prioritas kerja dan kinerja pembangunan tingkat provinsi. Keempat, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta perencanaan dan pendanaan tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kepala BPDSDM Kementerian Dalam Negeri menyampaikan, musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai arti yang sangat penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.
"Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penyelarasan penajaman, dan klarifikasi atas program kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan menjadi rancangan akhir RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023," ungkap beliau.
Dijelaskannya di tahun 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur hampir semua telah menunjukkan capaian program dengan baik termasuk pertumbuhan ekonomi mencapai 2,51% (persen).
Dalam hal stuting terang Sugeng, bahwa tahun 2021 prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24, persen. Capaian tersebut belum sesuai dengan target RPJMN tahun 2021 yaitu sebesar 21,1 persen. Maka guna mencapai target di 2024 harus mencapai 10,4 persen dalam waktu 3 tahun.
"Prevalensi stunting Provinsi NTT di tahun 2021 mencapai 37,8 persen. Prevalensi stunting ini perlu penyikapan yang luar biasa serius mengatasinya," ujar Sugeng.
Lanjutnya, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dalam RKPD di tahun 2023 terutama dengan melakukan 8 aksi konvergensi stunting dengan 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang angka prevalensi stunting nya masih lebih besar dari standar ditetapkan WHO ya itu sebesar 20 persen.
Dalam rangka menurunkan angka stunting di harapan perlu melibatkan berbagai pihak masyarakat untuk berperan bersama pemerintah terutama melalui pos pelayanan terpadu(Posyandu) dan dengan gerakan nasional pemberdayaan keluarga atau PKK.
Dengan pelibatan ini tuturnya, permasalahan Stunting akan segera diselesaikan sekaligus masyarakat sebagai subyek dalam 8 aksi konvergensi stunting. Penanganan juga sangat dipengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
"Oleh karena itu pengetasan kemiskinan Ekstrim yang perlu kita laksanakan agar kemiskinan ekstrim nasional tahun 2021 sebesar 4 persen atau sejumlah 865.279 jiwa. Khusus untuk provinsi NTT kemiskinan ekstrim sebesar 525. 456 jiwa. Ada 18 kabupaten kota termasuk dalam klasifikasi 212 kabupaten kota prioritas untuk dilakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dengan upaya strategis terukur serta melibatkan lintas sektor pemerintah agar berbagai target kemiskinan ektrim menjadi nol persen di tahun 2024 diwujudkan," pinta beliau.
Saat ini Kementerian dalam negeri bersama BKKBN, Kementerian sosial tengah memverifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim by name, by address.
"Kami mengharapkan pemerintah provinsi NTT tahun 2023 agar mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatannya serta pendanaannya agar kegiatan penurunan kemiskinan ekstrim dapat berjalan efektif karena berbasis data yang akurat," katanya berharap.
Sementara Slamet Sudarsono pada moment ini lebih menekankan potensi NTT yang butuh sentuh dan keseriusan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan bagi masyarakat NTT. Beliau mengakat peluang produk dan potensi alam NTT yang kaya dapat membuat daerah ini patut diperhitungkan bila benar-benar semua komponen di gerakan.
Slamet Sudarsono dalam hal stuting memberi apresiasi kepada pemerintah provinsi NTT yang telah mampu menurunkan angka stunting dan melihat sebagai kesuksesan dan kerja keras pemerintah.
Beliau juga pada kesempatan ini sentil soal permasalahan di provinsi ini yang perlu mendapat perhatian, yaitu masalah SDM, masalah fasilitas atau sarana prasarana, pengadaan barang dan jasa sebagai penunjang pembangunan serta tenaga kesehatan yang juga masih bermasalah perlu diperhatikan.
Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat tampil sebagai nara sumber ketiga dengan nada yang tegas, blak-blakan mengoreksi, mengeritik, dan terkesan marah yang disebutnya dengan marah profesional dengan tujuan memotivasi para peserta forum musrenbang itu.
Pada isue stunting Gubernur mengklarifikasi yang disampaikan nara sumber Kementerian Dalam Negeri.
"Data stunting yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Stunting saya perlu klarifikasi. NTT bukan 37% sebenarnya, data itu mungkin belum dirapihkan, tapi berdasarkan data BKKBN 37 persen itu apabila seorang bayi lahir dari keluarga seperti itu akan menjadi stunting jadi tidak ada stunting. Stunting di NTT 22,9 kalau tidak salah di bawah nasional. Dari 42 persen turun jauh karena berkat kerja luar biasa para bupati dan wali kota," ungkap Gubernur.
Gubernur menjelasksn, kita sebenarnya berharap agar stunting turun jauh tetapi belum bisa karena masih sekitar 91.000 anak stunting itu yang musti kita bekerja lagi.
Dalam hal isue kematian ibu hamil dan anak bayi, Gubernur Viktor menehaskan target untuk kematian ibu dan anak seharusnya 0 persen.
"Perencanaan kematian ibu dan anak harus 0% artinya kita tidak boleh merencanakan anggaran untuk membunuh orang. Seperti merencanakan pada tahun 2023 kematian ibu dan anak 4 persen itu tidak boleh ada karena kita tidak boleh merencanakan membunuh orang. Jadi aspek perencanaan harus kita siapkan lebih baik. Saya sejak gubernur sangat tidak setuju dengan perencanaan penurunan angka kematian bayi dan anak sekian persen. Kalau terjadi ada kematian itu bukan kehendak kita, tetapi Sang Ilahi itu yang saya inginkan dalam perencanaan harus 0%. Itulah yang saya selalu stressing dalam membuat cara perencanaan," jelas Gubernur.
Pada isue kemiskinan. Kemiskinan di NTT walaupun ada pandemi covid- 19 dan badai Seroja, menurut gubernur kemiskinan di NTT tetap bertahan di angka 20,9 persen.
"Pertumbuhan ekonomi di masa sulit ini NTT bertahan paling rendah di angka 0 (nol) koma sekian persen bila dibandingkan dengan provinsi lain yang turun sampai minus pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Bahkan secara nasional pertumbuhan ekonomi turun sampai minus 5. Sebagai daerah miskin, NTT tetap bertahan walaupun bencana seroja dan pandemi covid -19 hingga saat ini," ujar beliau.
Musrenbang NTT hadir selain Kepala Bagian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai narasumber juga sebagai peserta berasal dari pimpinan DPRD Nusa Tenggara Timur forkompinda dan bupati wakil bupati beserta seluruh Nusa Tenggara Timur, para pimpinan DPR kabupaten kota se- NTT, para Pimpinan lembaga vertikal seluruh perangkat daerah provinsi NTT, para kepala Bappeda bappelitbangda kabupaten kita seluruh NTT, lembaga mitra se-NTT: NGO, tokoh agama, tokoh adat tokoh perempuan, perwakilan anak dan perwakilan disabilitas.*(go)