 |
| Foto : Dr. Yohanes Nong Loar, M.Pd., M.M. — Dosen dan Peneliti |
MUTIARA TIMUR — Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa Indonesia dalam merawat kebhinnekaan. Di tengah menguatnya intoleransi, politik identitas, penyebaran hoaks, dan polarisasi di ruang digital, semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Dosen dan peneliti Dr. Yohanes Nong Loar, M.Pd., M.M., melalui refleksinya bertajuk Sumpah Pemuda Melawan Rapuhnya Kebhinnekaan, mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak boleh berhenti pada pengulangan ikrar dalam upacara tahunan. Semangat Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan penyelenggaraan negara.
Menurut Yohanes, persoalan kebangsaan saat ini bukan semata-mata ancaman dari luar, melainkan juga melemahnya kesediaan masyarakat untuk menerima dan menghormati perbedaan.
“Ruang publik kita semakin bising dengan identitas, tetapi semakin sepi dengan toleransi,” demikian salah satu pokok refleksi yang disampaikannya.
Ia menilai, kemajuan teknologi komunikasi yang semestinya mempererat hubungan antarmasyarakat justru dapat memperlebar jarak sosial ketika media digital digunakan untuk menyebarkan kebencian dan memperkuat prasangka terhadap kelompok lain.
Sumpah Pemuda dan keberanian bersatu
Yohanes mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda 1928 lahir dari kesediaan para pemuda untuk melampaui sekat kesukuan, bahasa, agama, dan organisasi. Mereka memilih membangun identitas kebangsaan bersama ketika Indonesia belum menjadi negara merdeka.
Keputusan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan salah satu pelajaran penting tentang kebhinnekaan. Persatuan tidak dibangun dengan memaksakan identitas kelompok tertentu, melainkan melalui kesediaan untuk berbagi ruang dan menerima kesepakatan bersama.
Semangat tersebut, menurut dia, harus menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa saat ini. Kelompok mayoritas perlu menghormati hak kelompok minoritas, sementara perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan kemanusiaan.
Yohanes menegaskan bahwa nasionalisme juga harus melampaui simbol dan seremoni. Kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesediaan membantu sesama merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia.
Intoleransi dan politik identitas menjadi tantangan
Dalam refleksinya, Yohanes mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi melemahkan kebhinnekaan, antara lain intoleransi, politik identitas, ruang gema digital atau echo chamber, serta nasionalisme yang hanya bersifat simbolik.
Ia menyoroti kecenderungan penggunaan identitas suku dan agama sebagai instrumen untuk memperoleh dukungan politik. Praktik semacam ini berisiko memperdalam perpecahan dan menyulitkan pemulihan hubungan sosial setelah kontestasi politik berakhir.
Di ruang digital, algoritma media sosial juga dapat membuat seseorang terus terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Akibatnya, kemampuan untuk mendengar, berdialog, dan memahami perspektif berbeda berpotensi melemah.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, dampaknya dapat meluas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurunnya kepercayaan antarmasyarakat dapat menghambat gotong royong, sedangkan polarisasi identitas dapat menggeser demokrasi dari persaingan gagasan menjadi pertentangan antarkelompok.
Generasi muda harus menjadi pelopor
Yohanes menempatkan generasi muda sebagai salah satu kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kaum muda berperan penting dalam berbagai momentum perubahan, mulai dari pergerakan kebangsaan hingga Reformasi 1998.
Pada 2026, peran tersebut perlu diwujudkan melalui literasi digital, kolaborasi lintas identitas, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab.
Generasi muda, menurut dia, harus berani melawan hoaks dan ujaran kebencian tanpa membalas kebencian dengan kebencian. Mereka juga perlu membangun pertemanan dan komunitas yang melintasi batas suku, agama, dan latar belakang sosial.
Di sisi lain, keragaman budaya Indonesia dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi. Batik, tenun, noken, kuliner daerah, dan berbagai produk tradisional lainnya memiliki peluang untuk berkembang melalui ekonomi kreatif dan perdagangan digital.
Dengan demikian, kebhinnekaan tidak hanya menjadi prinsip hidup bersama, tetapi juga sumber inovasi, kerja sama, dan kesejahteraan masyarakat.
Negara harus menjamin kebhinnekaan
Yohanes menegaskan bahwa tanggung jawab merawat kebhinnekaan tidak dapat dibebankan kepada masyarakat dan generasi muda semata. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara.
Pendidikan kebhinnekaan perlu dilaksanakan melalui pengalaman nyata, dialog, dan kegiatan kolaboratif, bukan sekadar hafalan materi di ruang kelas.
Penegakan hukum terhadap intoleransi, persekusi, diskriminasi, dan ujaran kebencian juga harus dilakukan secara adil dan konsisten. Selain itu, kebijakan pembangunan harus menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Keteladanan pemimpin di setiap tingkatan pemerintahan menjadi faktor penting. Pernyataan dan tindakan pejabat publik semestinya memperkuat persatuan, bukan mempertajam perbedaan.
Sumpah Pemuda harus menjadi gerakan sehari-hari
Sebagai langkah konkret, Yohanes mengusulkan gerakan Sumpah Pemuda harian, revitalisasi ruang perjumpaan warga, pendidikan kebhinnekaan dalam keluarga, penguatan ekonomi gotong royong, serta pembiasaan refleksi atas tindakan toleransi.
Ia menilai bahwa menjaga Indonesia tidak selalu harus dimulai dari program besar. Memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, membantu tetangga yang berbeda keyakinan, menghormati hak orang lain, dan berdialog tanpa permusuhan merupakan langkah sederhana yang dapat memperkuat persatuan.
Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Yohanes mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali menghayati makna ikrar 1928. Indonesia, menurut dia, merupakan hasil keputusan sadar para pendahulu untuk hidup bersama di tengah perbedaan. Karena itu, persatuan harus terus dirawat oleh setiap generasi.
“Melawan rapuhnya kebhinnekaan bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan merawat perbedaan agar tetap kokoh dalam ikatan kebangsaan,” demikian pesan utama refleksinya.
Sumpah Pemuda, pada akhirnya, bukan sekadar warisan sejarah yang diperingati setiap Oktober. Ia merupakan komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata demi menjaga Indonesia tetap bersatu.
Salam Pemuda! Salam Bhinneka Tunggal Ika! Salam Pancasila!
***Penulis: Dr. Yohanes Nong Loar, M.Pd.
